.webp)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan pengadaan 100 bus bertenaga listrik TransJakarta dan ditarget segera beroperasi di jalanan ibu kota. Hal tersebut bertujuan untuk menekan tingginya polusi udara yang dihasilkan transportasi berbahan bakar minyak (BBM) serta upaya efisiensi biaya operasional.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syarifin Liputo mengatakan pengoperasian bus listrik itu untuk pengalihan kendaraan dari BBM ke listrik untuk mengurangi polusi udara.
"Target kami mendorong elektrifikasi pada layanan angkutan umum," kata Syarifin dalam keterangannya, Selasa (15/8/2023).
Menurutnya, saat ini TransJakarta sudah mengoperasikan 52 bus listrik dari 100 yang ditarget beroperasi pada tahun 2023. Pengoperasian bus listrik berkapasitas 50 pelanggan dengan 33 kursi itu, ditujukan untuk mengurangi emisi pembuangan gas kendaraan.
Diketahui, Seluruh bus listrik baru tersebut disediakan oleh mitra operator PT Transportasi Jakarta, PT Mayasari Bakti. Bus-bus listrik itu banyak dioperasikan di rute tengah. Di antaranya rute nonBRT 1P Pasar Senen-Blok M ataupun 1R Pasar Senen-Tanah Abang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendaraan Listrik Solusi Atasi Polusi Udara
Menteri Negara Lingkungan Hidup periode 1999 - 2001 Alexander Sonny Keraf mendorong percepatan transisi kendaraan listrik untuk mengatasi tingginya polusi udara di DKI Jakarta yang berasal dari emisi sektor transportasi.
Sonny menilai polutan yang berasal dari emisi kendaraan berbahan bakar fosil di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan. Kesehatan pernafasan hingga kecerdasan otak akan terus mengancam warga ibu kota jika kondisi ini terus dibiarkan.
Oleh sebab itu, Sonny mendesak penggunaan kendaraan listrik sebagai transportasi umum maupun pribadi harus segera dapat diimplementasikan secepat mungkin, mengingat besarnya dampak negatif dari polutan, terutama dari sektor transportasi.
"Jangan anggap remeh hal ini, peralihan penggunaan kendaraan bensin ke listrik perlu didorong sekuat-kuatnya untuk menurunkan emisi dan pencemaran udara di kota besar, terutama Jakarta," ujar Sonny.
Sonny yang belakangan aktif dalam beberapa diskusi publik mengatakan masyarakat dapat berkontribusi langsung dalam menurunkan tingkat polusi dengan beralih menggunakan kendaraan listrik untuk mobilitas di Jakarta dengan memanfaatkan insentif yang telah diberikan pemerintah.
Di sisi lain, lanjut Sonny, pemerintah juga harus memacu industri otomotif untuk memperbaiki ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri, mulai dari harga, tingkat efisiensi kendaraan, hingga infrastruktur pendukung.
"Sebagai langkah awal, insentif dapat menjadi pemanis untuk mendorong konsumen beralih. Tapi yang lebih penting adanya perbaikan produk dan penunjang kendaraan listrik, sehingga masyarakat dengan sukarela akan menggunakan kendaraan non-BBM ini," kata Sonny.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), besaran subsidi yang akan digelontorkan pada 2023 sebesar Rp1,4 triliun untuk sekitar 250.000 motor listrik. Angka ini dipastikan naik pada tahun depan dengan nilai Rp 4,2 triliun untuk 600.000 unit motor listrik.
Selanjutnya, besaran subsidi mobil listrik pada 2023 sebesar Rp1,6 triliun, dan akan meningkat menjadi Rp4,9 triliun pada 2024. Sementara itu, bus listrik turut meraih subsidi senilai Rp48 miliar pada tahun ini dan Rp144 miliar pada tahun depan.
Simak Video 'Sandi Cerita Jokowi Batuk Hampir 4 Minggu, Diduga karena Polusi Udara':
