Akademisi IPB University, Prima Gandhi, menilai moratorium kenaikan tarif cukai rokok bisa menjadi langkah strategis untuk meredam tekanan pada industri tembakau. Kebijakan ini dinilai mampu menjaga stabilitas tenaga kerja, melindungi petani tembakau, sekaligus memberi waktu bagi industri untuk beradaptasi.
"Moratorium ini sangat strategis untuk memberi ruang bagi ekosistem industri tembakau beradaptasi dengan tekanan pasar dan regulasi yang selama ini membebani petani dan pabrikan," kata Gandhi dalam keterangan tertulis, Rabu (17/9/2025).
Ia mengungkapkan, dalam beberapa bulan terakhir industri tembakau mengalami guncangan cukup berat. Penurunan produksi rokok membuat serapan tembakau dari petani turun drastis, sehingga pendapatan petani di beberapa daerah seperti Temanggung anjlok hingga 30%.
"Petani menghadapi ketidakpastian pasar dan fluktuasi pendapatan yang berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan ketidakstabilan sosial terutama di daerah penghasil tembakau seperti Madura dan Jawa Timur," jelasnya.
Menurutnya, kenaikan tarif cukai rokok selama ini berdampak langsung pada turunnya volume produksi pabrik dan pembelian tembakau dari petani. Di sisi lain, pasar rokok ilegal semakin subur sehingga pabrikan menekan harga beli tembakau, merugikan petani.
Gandhi menilai usulan moratorium selaras dengan keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan pajak pada 2026. Ia mendorong agar optimalisasi penerimaan negara difokuskan pada peningkatan kepatuhan pajak dan pemberantasan rokok ilegal, bukan menaikkan tarif cukai yang justru memperburuk kondisi petani dan pabrikan.
"Kebijakan moratorium kenaikan cukai mesti segera dilakukan karena dapat memberikan kepastian siklus pertanian tembakau dengan mengurangi fluktuasi harga dan volume pembelian dari pabrikan," tegasnya.
Ia menutup pandangan dengan menekankan pentingnya keadilan sosial dalam perumusan kebijakan cukai. "Keadilan sosial dapat terwujud bila kebijakan cukai tidak menimbulkan tekanan berlebihan pada petani sebagai bagian penting rantai nilai industri tembakau dan menjaga keberlanjutan ekonomi daerah," pungkas Gandhi.
(rrd/rrd)