.webp)
Wacana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekstil mengemuka. Pemerintah tengah menyusun kembali peta jalan untuk membangun industri tekstil di tengah kemerosotan industri tekstil di Indonesia.
Dalam peta jalan tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan ekspor produk tekstil hingga US$ 40 miliar dalam 10 tahun. Pembentukan BUMN baru yang khusus mengelola tekstil jadi salah satu rencana.
Agar bisa optimal beroperasi, BUMN ini akan disuntik modal awal US$ 6 miliar atau Rp 100,2 triliun (kurs Rp 16.700) oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Rencana besar ini justru dinilai janggal, membentuk BUMN baru dinilai tidak akan menyelesaikan masalah yang ada pada industri tekstil yang merosot beberapa tahun ke belakang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan menyatakan rencana pemerintah membentuk BUMN tekstil tidak ada urgensinya dan keliru. Industri tekstil dinilai bisa diselamatkan dengan menjaga iklim usaha menjadi kondusif.
"Menurut saya, rencana pemerintah membentuk BUMN di bidang pertekstilan tidak ada urgensinya. Kalau mau menyelamatkan industri tekstil, yang perlu dijaga adalah iklim dunia usaha yang kondusif, Solusi membuat BUMN tekstil merupakan langkah keliru. Jangan jadi 'pahlawan di siang bolong' dengan membuat BUMN tekstil," ungkap Herry ketika dihubungi detikcom, Senin (26/1/2026).
Herry juga heran pemerintah sebenarnya baru pada 2023 membubarkan BUMN spesialis tekstil, kini malah mau membuat BUMN baru lagi. Perlu diketahui, di 2024 pemerintah melakukan pembubaran PT Industri Sandang Nusantara (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2023 oleh Presiden Joko Widodo yang kala itu menjabat pada 17 Maret 2023.
"Ini kita baru membubarkan BUMN tekstil pada tahun 2023. Sekarang malah mau buat lagi," kata Herry.
Lebih lanjut dia bilang, sejauh ini belum ada lagi BUMN yang memiliki kekhususan di industri tekstil setelah Industri Sandang Nusantara dibubarkan.
'Obat' Buat Industri Tekstil
Senada dengan Herry, pengurus Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) Rizal Tanzil juga menilai pembentukan BUMN tekstil tidak relevan saat ini.
Baginya, industri tekstil tak perlu pemain baru, bahkan meskipun perusahaan sebesar PT Sritex bangkrut. Misalnya bagaimana pemerintah ikut melakukan penguatan permesinan, utamanya di sektor pengolahan atau midstream. Semacam industri dyeing kain, printing kain, atau finishing kain.
"Kebutuhan untuk kebangkitan industri garmen dan tekstil saat ini bukan pada pembentukan BUMN atau entitas industri baru. Tapi bagaimana industri yang eksis ada dapat treatment yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi, industri tengah dibantu, misal dyeing, finishing printing, mereka harus mudah dan murah untuk investasi mesinnya," ungkap Rizal kepada detikcom.
Penguatan rantai pasok dalam negeri juga harus diperkuat, misalnya suplai kain ke industri garmen. Seharusnya pemerintah bisa membantu industri kain untuk memperkuat produksinya.
Dia meminta agar rencana deregulasi yang digemborkan selama ini oleh pemerintah harus dipercepat dan dijalankan dengan serius. Baginya, semua regulasi yang justru kontra terhadap investasi dan pertumbuhan industri tekstil bisa dihilangkan.
Kembali ke Herry Gunawan, dia juga menyatakan pentingnya pemerintah melindungi industri tekstil dari pasar bebas gempuran barang impor. Alih-alih membentuk BUMN baru, lebih baik pemerintah melindungi pasar.
"Salah satu persoalan yang dihadapi dan sering mengemuka saat ini kan mudahnya masuk barang impor berharga murah, sehingga tidak ada perlindungan pasar. Jangan buat pasar kita begitu mudah jadi pelampiasan produk luar," ungkap Herry kepada detikcom.
Herry juga bilang pemerintah bisa saja membantu industri tekstil dalam negeri memberikan kemudahan impor bahan baku, sehingga produksi bisa jauh lebih efisien dan harganya bersaing.
"Atau kalau mau bantu industri tekstil dalam negeri, berikan kemudahan impor bahan baku. Ini lebih rasional, ketimbang bikin BUMN baru yang nantinya akan masuk ke hilir juga," sebut Herry.
Bisakah BUMN Tekstil Berhasil?
Rencananya, pembentukan BUMN tekstil akan diarahkan untuk menggantikan kegiatan ekonomi PT Sritex, meskipun perusahaannya sudah tidak bisa diselamatkan. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi yang selama ini dijalankan Sritex bisa diselamatkan pemerintah lewat BUMN agar tetap berjalan.
Pengamat BUMN Toto Pranoto mengatakan saat ini sektor tekstil merupakan kategori bisnis yang kurang strategis. Toto menilai agak sulit mengembangkan BUMN tekstil di tengah daya saing teknologi dan biaya sumber daya manusia yang tidak kompetitif.
"Dalam konteks Danantara menurut saya tekstil itu masuk ke kategori industri yang kurang strategis. Tekstil dikenal sebagai industri dengan karakter labor intensive. Menurut saya daya saing tekstil Indonesia merosot karena masalah daya saing teknologi dan biaya SDM yang tidak kompetitif," ungkap Toto kepada detikcom.
Bagi Toto, Danantara perlu berhitung dengan cermat terkait rencana investasi apabila ingin BUMN tekstil berhasil. Danantara harus tahu tujuan apa yang ingin dicapai dan strategi apa yang akan digunakan.
"Kalau Danantara berencana akan bangun industri tekstil lagi, berarti mesti ada strategi diferensiasi yang sangat berbeda supaya ada segmentasi pasar yang berbeda dengan negara kompetitor di Asia," ujar Toto.
Menurutnya, BUMN sudah lama tidak terlibat di industri tekstil, maka ada baiknya Danantara melibatkan eksportir tekstil swasta yang berpengalaman untuk bermitra dengan BUMN di tahap awal.
