Penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) akan dilakukan pemerintah. TPT dinilai menjadi sektor strategis yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekspor.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri TPT yang mencakup sektor hulu, antara, hingga hilir memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
Sektor tersebut menyumbang sekitar 0,97% terhadap produk domestik bruto (PDB), menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, serta mencatatkan nilai ekspor sekitar US$ 12 miliar.
"Ini menjadi salah satu sektor padat yang strategis dan dalam arahan tadi terhadap Pak Presiden, kita sampaikan bahwa TPT ini tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,6% dan untuk industri barang, kulit, dan alas kaki tumbuhnya 8,25%," ujar Airlangga usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2026).
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat daya saing industri TPT, termasuk harmonisasi tarif dari sektor hulu hingga hilir, kemudahan masuknya bahan baku, serta penertiban praktik impor yang mengganggu keberlangsungan industri dalam negeri.
Airlangga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto meminta agar ketentuan terkait peraturan teknis dan regulasi lainnya ditinjau untuk mendukung kelancaran pasokan bahan baku bagi industri nasional.
Khusus untuk industri tekstil hilir, Airlangga mengatakan pemerintah menyoroti praktik impor tekstil ilegal dengan balpres.
"khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garmen. Di mana gangguan-gangguan melalui impor kiloan, ataupun impor yang bulk rest. Itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri," imbuh Airlangga.
Insentif Disiapkan
Selain aspek perdagangan dan bahan baku, Airlangga menyebut rapat juga membahas sederet insentif bagi industri tekstil. Misalnya saja fleksibilitas penggunaan tenaga kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), khususnya untuk memenuhi kebutuhan produksi yang mengikuti siklus permintaan musiman.
Airlangga menyampaikan Presiden Prabowo juga meminta kementerian terkait mencari regulasi yang tepat mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas PKWT dan mengevaluasi penerapan PPN bagi industri tekstil dan pakaian jadi yang berorientasi ekspor.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyebut Presiden Prabowo meminta Danantara segera aktif membantu penyelesaian restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang menghadapi persoalan keuangan.
"Terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sedang direstrukturisasi, Bapak Presiden minta agar ini Danantara segera aktif untuk menyelesaikan dan selanjutnya terkait dengan perbankan, tadi juga disampaikan Bapak Presiden bahwa industri tekstil bukan industri yang dikategorikan sunset. Sehingga ini bisa mendorong untuk reinvestasi maupun penambahan daripada modal kerja," pungkas Airlangga.
(hal/hns)