Kejagung Kawal Proyek Infrastruktur Nasional agar Tak Molor

Jakarta - Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan pembangunan proyek prioritas nasional tidak molor. Hal itu karena Kejagung melalui TP4 memberikan pendampingan dan kepastian hukum agar pelaksana pembangunan dapat bisa cepat diselesaikan.

"Keberadaan TP4 adalah pendekatan lain dalam penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan bukan hanya represi penindakan, tapi juga aspek pencegahan. Ada saatnya penegakan hukum represif disalahpahami dianggap tidak mendukung program nasional seperti yang disampaikan itu dapat menimbulkan ketakutan para pelaksana proyek dan pejabat di daerah yang berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran di kementerian dan pejabat daerah, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi," kata Jaksa Agung, M Prasetyo, di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2018).

Pernyataan itu disampaikan saat menyaksikan penandatangan perjanjian kerjasama MoU antara TP4 Kejagung dengan beberapa BUMN seperti PT Angkasa Pura I (Persero), PT Pelindo IV (Persero) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero). Penandatanganan MoU itu dihadiri Jaksa Agung M Prasetyo, Jamintel Kejagung Jan S Maringka, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN, Ahmad Bambang.

Sementara itu Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung, Jan S Maringka mengatakan peran TP4 saat mengawal dan mendampingi proyek untuk memastikan pembangunan proyek tidak molor. Hal itu karena TP4 telah memberikan kepastian hukum terkait hambatan yang terjadi selama proses pembangunan. Adanya TP4 juga berperan mencegah adanya tindak pidana korupsi dalam proses pembangunan.

"Tujuannya agar proyek tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Dengan adanya MoU ini adalah pintu masuk kita, jadi persoalannya bukan hanya di Kulon Progo, ada bandara Ngurah Rai, Bandara Sultan Hasanuddin, dan Pelabuhan Makassar New Port, Pelabuhan Manado. Ini adalah percepatan pembangunan pelabuhan dan bandara sebagai infrastruktur di bidang pembangunan," kata Jan.

Dalam kesempatan yang sama, Menhub Budi Karya berharap kerjasama tersebut dapat mempercepat pembangunan proyek prioritas nasional. Karena telah didukung pendampingan hukum TP4 jika ada hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.

"Pengawalan ini membuat rasa percaya diri dari semua pelaksana ini, kepercayaan diri ini waktunya juga lebih cepat. Oleh karenanya saya apresiasi dan concern dari Pak Jaksa Agung untuk memberikan pengawalan dan pengamanan karena tanpa itu bisa saja pihak lain ada yang fitnah. Ini sudah ada dasar hukumnya karena dalam keadaan kalau kita mau cepat," kata Budi, di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2018). (yld/hns)