Ini Alasan Pemerintah Pilih China Garap Kereta Cepat JKT-BDG

Jakarta - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung disindir oleh Komikus Jepang, Onan Hiroshi. Dalam komiknya yang terdiri dari dua halaman itu, dia menyindir bahwa awalnya Jepang yang melakukan kajian, namun pemerintah malah memilih China lantaran biayanya yang lebih murah. Sebenarnya apa alasan pemerintah memilih China?

Berdasarkan berita yang pernah dipublikasikan detikFinance, pemerintah pemerintah memilih China lantaran mau menjalankan proyek tanpa ada penjaminan dari pemerintah. Sehingga tidak mengganggu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kalau yang skema Jepang itu investornya pemerintah, jadi kita harus menaruh uang yang berasal dari APBN," kata Menteri BUMN Rini Soemarno di acara Sosialisasi dan Dialog Publik Pembangunan Kereta Cepat di Grand Hotel Panghegar, Jalan Merdeka, Bandung, 19 Februari 2016.

Baca juga: Sejarah Kereta Cepat JKT-BDG: Digagas Jepang, Digarap China

Menurut Rini, APBN tak bisa dibebani lagi untuk membangun Kereta Cepat Jakarta Bandung sepanjang 142 km itu. Sebab dana APBN telah difokuskan untuk membangun infrastruktur di luar pulau jawa.

Dengan skema yang ditawarkan China, seluruh pendanaan bersifat komersil dari investor. Pemerintah tidak memberikan jaminan untuk proyek ini. China juga bersedia untuk menggarapnya dengan skema business to business.

Proyek ini pun akhirnya digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium China Railways dengan skema business to business.

Baca juga: Kereta Cepat JKT-BDG, Disindir Roy Suryo Hingga Komikus Jepang

KCIC sebagai badan usaha perkeretaapian yang menjadi pengusaha proyek ini 60% sahamnya dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan 40% sisanya dikuasai China Railway International (CRI). PSBI merupakan konsorsium 4 BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.

Akhirnya pada 21 Januari 2016 proyek ini dimulai dengan dilakukan groundbreaking oleh Jokowi di Perkebunan Mandalawangi Maswati, Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat.

Namun sejak dilakukan groundbreaking, pekerjaan proyek masih terkendala masalah pembebasan lahan yang tak kunjung rampung sehingga pendanaan yang berasal dari China juga tak kunjung terealisasi.

Masih molor, nilai proyek yang sempat disebut bohongan tersebut juga membengkak yang saat ini menjadi US$ 6,071 miliar atau sekitar Rp 81,96 triliun (kurs US$ 1 = Rp 13.500). Sebelumnya, nilai proyek ini dihitung sebesar US$ 5,988 miliar.

Baca juga: Satu Lagi Kereta Cepat di China Beroperasi, RI Kapan?

Namun Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyebutkan pencairan pinjaman proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung akan cair pada Maret 2018.

Proses pencairan, kata Rini, masih dalam tahap finalisasi beberapa dokumen yang menjadi syarat untuk diajukan kepada China Development Bank (CDB).

Dia menuturkan proses pencairan tahap pertama itu sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 6,75 triliun (kurs: Rp 13.500 per dolar). Pencairan US$ 500 juta berasal dari total komitmen pinjaman dari CDB yang sebesar US$ 5,9 miliar. (eds/eds)