.webp)
Sebut saja masalah izin trase yang belum ditetapkan namun groundbreaking proyek sudah dimulai lebih dulu. Lalu sebutan kereta cepat bohongan yang dilontarkan politikus Roy Suryo pada tahun lalu hingga yang terbaru sindiran komikus Jepang yang menggambarkan kekesalannya pada pemerintah Indonesia.
Di luar dari polemik dan sindiran-sindiran itu, proyek ini juga tampak terseok-seok dalam realisasi pembangunannya karena diterpa sejumlah kendala, utamanya pembebasan lahan. Hingga dua tahun sejak groundbreaking, progres pembangunan pun tak menunjukkan perkembangan yang signifikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pro Kontra Pembangunan
|
Foto: Wisma Putra
|
Namun, meski ada rencana groundbreaking, ternyata proyek HST yang dikerjakan oleh konsorsium BUMN Indonesia dan China itu belum mengantongi izin trase (rute) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Hingga dilakukan groundbreaking, isu ini terus berhembus lantaran disebut masih belum memenuhi sejumlah izin dari Kementerian/Lembaga terkait groundbreaking yang dilakukan, sehingga menimbulkan kesan terburu-buru.
Pihak Istana Kepresidenan kemudian angkat suara perihal pro kontra yang muncul soal mega proyek ini setelah dilaksanakan groundbreaking. Istana menegaskan proyek ini mulai diluncurkan karena telah memperoleh rekomendasi dari menteri terkait seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
"Sikap awal pemerintah dalam hal ini Presiden kan memang proyek kereta api cepat ini setelah dia mendapat laporan dari menteri masing-masing. Lalu diputuskan lah untuk meneruskan proyek ini," Kata Juru Bicara Presiden, Jonan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (27/1/2016).
Istana menilai proyek kereta cepat akan terus dilakukan evaluasi pasca groundbreaking, termasuk masalah pengurusan kelengkapan izin yang saat ini berada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK).
"Soal perizinan yang kemudian disampaikan Menteri LHK dan Menhub, itu bisa jalan dalam proses itu bisa jalan, walaupun groundbreaking sudah. Tentu ada evaluasi secara terus menerus yang akan dilakukan oleh Presiden," tambahnya.
Terkait respons penolakan dan kritik terkait mega proyek kereta sepanjang 142 kilometer (km) ini, Johan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap menaruh perhatian.
"Kemudian setelah groundbreaking ada suara-suara yang berbeda. Tentu ini masukan buat Presiden ya untuk kemudian menanyakan kembali ke menteri terkait," sebutnya.
Johan menampik tudingan yang menyebut perizinan kereta cepat terkesan dikebut dan persiapan seadanya. Ia mengaku HST telah disiapkan sejak jauh-jauh hari.
"Proses ini sebenarnya jangan dimaknai mendadak, yang saya dengar, proyek ini sudah dibicarakan sejak setahun lalu. Termasuk Amdal misalnya, itu kan dibicarakan sejak 6 bulan lalu," tegasnya.
Jokowi Kesal
|
Foto: Biro Pers Kepresidenan
|
"Kita mau membangun kereta api cepat jarak hanya 148 km saja sampai sekarang belum mulai, ributnya sudah 2 tahun. Debat, ramai, baik atau enggak baik. Sama seperti waktu kita bangun MRT ramainya itu 26 tahun. Sudah direncanakan 26 tahun, ramainya," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (23/5/2017).
Menurut Jokowi, tujuan pemerintah membangun banyak infrastruktur dikarenakan untuk mengintegrasikan daerah satu dengan yang lainnya. Apalagi, negara-negara tetangga telah banyak yang menyalip Indonesia dalam hal pembangunan infrastruktur.
"Ya kalau berhitung bisnis pasti rugi ya namanya transportasi masal seperti itu. Kalau hitungannya bisnis. Kalau kalau hitungannya ekonomis atau tidaknya, benefitnya bagi negara apa. Ya pasti untung. Setiap tahun kita rugi hilang yang kita Rp 27 triliun di Jakarta karena macet," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, pembangunan fisik pada proyek kereta cepat karena belum rampungnya pengaturan RTRW di tingkat provinsi saat itu.
Rini meluruskan, ucapan Jokowi mengenai belum ada bangunan fisik yang dimaksud seperti yang dilakukan pada proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT).
"Maksudnya itu belum ada fisik seperti LRT, tapi kita sudah ada land clearing, karena kita kan waktu itu menunggu sampai RTRW nasional sudah selesai, setelah RTRW nasional selesai kita memproses di Provinsi Jawa Barat sama DKI, nah sekarang sedang di proses," kata Rini.
Jika sudah ditetapkan di tingkat provinsi, lanjut Rini, pembangunan fisik dan pencairan dana pinjaman tahan I yang sebesar US$ 1 miliar atau sekira Rp 13 triliun juga dapat dicairkan oleh China Development Bank (CDB).
"Insya Allah sebentar lagi. Sudah menandatangani pinjaman sudah selesai, lho kita kalau RTRW di provinsi sudah di sesuaikan, langsung bisa mulai bangun, kalau sudah mulai bangun cair," katanya.
Namun hingga saat ini, pencairan dana pinjaman kereta cepat ini tak kunjung terealisasi. Pembangunannya pun baru tercapai sekitar 5 hingga 10%.
Disebut Kecebong
|
Foto: Roy Suryo (Foto: Ari Saputra/detikcom)
|
Alasan dia menyebut proyek ini proyek bohongan lantaran proyek ini hanya dijalankan demi kepentingan pengembang sehingga dianggap tak sepenuhnya demi kebutuhan masyarakat.
"Kecebong itu kereta cepat bohong-bohongan. Iya, ini bohong-bohongan karena sebenarnya tidak perlu membangun kereta cepat Jakarta-Bandung yang berhenti 4 kali," kata Roy saat itu.
Roy menyebut proyek 'kecebong' hanya dijalankan demi kepentingan pengembang. Dia memberi suatu contoh berdasarkan pendapat pribadi.
"Karena sebenarnya satu pemberhentian yang namanya Kota Walini, itu adalah untuk pengembang. Kota Walini itu akan dibangun di salah satu PTPN, menggusur hutan. Waktu saya masih di Komisi VI beberapa waktu lalu, komisaris PTPN kita dorong untuk menolak itu. Dan sampai sekarang kecebong tetap menjadi kecebong," sebut dia.
Menteri BUMN, Rini Soemarno kemudian menampik tudingan tersebut. Rini mengatakan pembangunan mega proyek senilai US$ 5,9 miliar atau sekitar Rp 78,6 triliun ini masih terus berjalan dan bukan proyek bohongan seperti yang ditudingkan belakangan ini.
"Enggak bohong-bohongan kok. Beneran. Cuma memang memakan waktu," kata Rini ditemui sesudahnya.
Disindir Komikus Jepang
|
Foto: Screenshot Twitter
|
Hiroshi menceritakan bagaimana awal dari rencana pembangunan kereta cepat tersebut dibangun oleh Jepang. Namun akhirnya konstruksi proyek tersebut dipercayakan kepada China.
Dua tahun berselang, mega proyek ini tak kunjung menunjukan perkembangan yang berarti. Hiroshi menggambarkan Jokowi merayu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk membantu kelangsungan proyek tersebut lagi.
Pihak Jepang sendiri merupakan yang pertama melakukan studi terkait rencana pembangunan mega proyek tersebut. Hasil studi Jepang yang kemudian diserahkan ke Indonesia justru diberikan kepada China yang kemudian diberikan wewenang membangun proyek kereta cepat yang menghubungkan Jakarta-Bandung.
Dalam komik tersebut juga digambarkan bahwa pihak China dipilih karena menawarkan proyek dengan nilai yang jauh lebih murah dibandingkan Jepang.
Dalam komik, digambarkan bahwa pihak Jepang tidak terima dengan permintaan pemerintah Indonesia yang merayu Jepang untuk membantu realisasi proyek tersebut. Pasalnya, pemerintah Indonesia sudah terlanjur memilih China sebagai kontraktor proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Namun kini komikus asal Negeri Sakura itu pun mencabut postingan komiknya dan meminta maaf jika telah menyinggung banyak orang.
"Saya memohon maaf, (gambar) pengemis itu terlalu berlebihan. Saya terlalu menggebu-gebu, tapi sekarang sudah tenang lagi. Bapak Presiden Jokowi, dan semua rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia, saya benar-benar meminta maaf. Saya merasa malu, komiknya sudah saya tarik kembali. Saya minta maaf," kata Onan dalam cuitannya di akun @hiroshionan yang diposting Minggu malam seperti dikutip, Senin (26/2/2018).
Onan menyertakan foto dirinya yang sedang bersujud meminta maaf dalam postingannya tersebut.
