.webp)
Hal ini lagi-lagi mengesankan pemerintah kejar tayang hingga pelaksana proyek mengabaikan proses.
Pengamat Infrastruktur dari Universitas Indonesia (UI) Wicaksono Adi menyampaikan salah satu hal penting yang tampaknya tak diindahkan oleh pelaksana proyek adalah terkait peta utilitas di area yang akan dilintasi proyek infrastruktur dalam hal ini LRT Jabodebek.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kan itu kan daerahnya padat. Di situ arealnya mungkin tidak hanya ada jaringan pipa PGN, tapi juga ada jaringan air bersih milik PDAM dan kabel-kabel fiber optik itu banyak," sambung Wicaksono.
Ketersediaan peta utilitas ini menurutnya begitu penting untuk sebagai rujukan untuk meningkatkan pengawasan saat mengerjakan proyek agar kejadian seperti yang terjadi dengan pipa gas PGN tidak terjadi.
"Jadi dari pihak pemberi kerja sendiri itu mesti memberikan peta-peta yang detail atas areal kerja yang akan digarap oleh kontraktor. Prosedurnya seperti memang itu kewajiban si pemberi kerja menyediakan peta," terangnya.
Akan tetapi, tambah dia, biasanya si pemilik proyek kadang tidak memiliki peta utilitas yang komplit mengenai areal kerja. Jika kondisinya demikian maka mereka harus memberi kesempatan bagi pelaksana di lapangan untuk mengidentifikasi lapangan.
"Jadi sekarang teknologi udah canggih ada bio radar, ada X-ray, segala macam itu bisa untuk deteksi di sini ada apa, ada pipa, ada kabel, berapa dalam, posisinya di mana, itu udah canggih semua. Nah ini artinya yang mesti dilakukan oleh si kontraktor," tegasnya. (dna/dna)
