.webp)
Menurut Rini masalahnya adalah rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang lama terbitnya, sehingga pembebasan tanah terkendala. Sebelumnya pembebasan tanah diharapkan bisa tuntas 2016.
"Kemarin tertunda tidak terlepas karena RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nasional tertunda, dan ada 4 kabupaten yang RTRW-nya belum terselesaikan," ujar Rini saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG) di kawasan Walini, Desa Kanangasari, Cikalong Wetan, Bandung Barat, Rabu (21/3/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya memang sebelumnya 2019, karena waktu itu kita harapkan di akhir 2016 urusan lahan tuh bebas. Jadi kami mohon maaf," lanjut Rini.
Rini menjelaskan, jalur kereta cepat JKT-BDG melewati 9 Kabupaten/Kota. Dari 9 Kabupaten/Kota itu, ada yang RTRW-nya terlambat keluar.
Di sisi lain, sebelum RTRW-selesai, penetapan lokasi tidak bisa dilakukan.
"Penetapan lokasi keluar dari Gubernur Jawa Barat. Karena Gubernur Jawa Barat tidak bisa memberikan penetapan lokasi sebelum tata ruangnya terselesaikan," kata Rini.
Imbasnya pembebasan tanah untuk proyek kereta cepat JKT-BDG tak bisa rampung sesuai target.
"Kita harus menunggu itu semua karena ternyata jalur kereta cepat ini melewati 9 kabupaten kota. Dari 9, ada 4 yang tata ruangnya terlambat dan akhirnya semua baru terselesaikan mungkin Oktober 2017," terang Rini.
Saat proyek rampung pada 2020 nanti akan dilakukan serangkaian uji coba proyek yang telah selesai dikerjakan dan hendak dioperasikan. Uji coba ini untuk memastikan seluruh sistem proyek tersebut aman. Setelahnya akan dioperasikan secara penuh.
"Kalau sesuai target awal nggak mungkin, karena memang kita harapkan trial itu di 2020, comissioning 2020. Kita menjaga betul, sama-sama punya komitmen dengan partner kita bahwa Kereta Cepat JKT-BDG harus terbaik dan aman," jelasnya. (hns/hns)
