Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Wijaya Karya Bintang (Persero) Tbk Bintang Perbowo mengaku tak mengetahui alasan pinjaman tersebut belum cair. Menurutnya pencairan pinjaman tersebut masih menunggu kebijakan pihak CBD.
"Kita tunggu saja nanti. Saya tidak mengerti kebijakan disana. Kalau (pinjaman) sudah mau dipenuhi, pasti dipenuhi. Tapi belum ada," kata Bintang ditemui di DPR, Jakarta, Rabu (21/3/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena pinjaman tersebut belum cair, Bintang mengatakan, dana pembebasan lahan yang digunakan dalam proyek tersebut masih menggunakan dana ekuitas pemegang saham konsorsium Indonesia-China, yaitu PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, dan PTPN VIII.
"Kami pakai equity dulu (untuk pendanaan awal proyek). Itu sekitar Rp 2,5 triliun. Semua sudah setor," kata Bintang.
Sebagai informasi, WIKA adalah salah satu anggota konsorsium kontraktor proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. WIKA memegang saham mayoritas di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), perusahaan yang dibentuk bersama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero). PSBI memegang porsi kepemilikan 60% di perusahaan patungan PT KCIC, sementara 40% sisanya dipegang konsorsium perusahaan China
Sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG) kelar 2020, molor dari target sebelumnya di 2019.
Rini menyampaikan pada 2020 akan dilakukan serangkaian uji coba proyek yang telah selesai dikerjakan dan hendak dioperasikan. Uji coba ini untuk memastikan seluruh sistem proyek tersebut aman. Setelahnya akan dioperasikan secara penuh.
"Kalau sesuai target awal nggak mungkin, karena memang kita harapkan trial itu di 2020, comissioning 2020. Kita menjaga betul, sama-sama punya komitmen dengan partner kita bahwa Kereta Cepat JKT-BDG harus terbaik dan aman," kata Rini disela-sela meninjau lokasi proyek di kawasan Walini, Desa Kanangasari, Cikalong Wetan, Bandung Barat. (hns/hns)











































