Respons Curhat Gubernur Kalteng, DPR: Kita Bantu Tambah DAK

Jakarta - Proyek pembangunan di Kalimantan Tengah dikeluhkan oleh Gubernur Sugianto Sabran karena tak mendapat perhatian pemerintahan pusat. Beberapa usulan proyek infrastruktur yang diajukan masih belum menjadi skala prioritas. Curhatan itu kini direspons oleh DPR RI.

Dalam tinjauannya ke Kalimantan Tengah, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo mengungkap bakal mendukung Sugianto Sabran dalam hal usulan menambah Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang infrastruktur dan penyelesaian sejumlah proyek pembangunan strategis.

"Saya apresiasi semangat gubernur untuk meningkatkan infrastruktur yang disebut penunjang ekonomi tadi, supaya Kalteng lebih sejahtera. Kita akan bantu untuk tambahan DAK. Silakan ajukan dan manfaatkan waktu pengajuan karena maksimal 15 April lusa," kata Sigit dalam keterangan tertulis, Jumat (13/4/2018).

Baca juga: Gubernur Kalteng Minta Proyek Pusat di Wilayahnya Diselesaikan

Soal Pelabuhan Batanjung dan Bahaur yang jalan penghubungnya tak memadai, ia meminta kepada sektretaris daerah setempat untuk menilai potensi yang dimiliki oleh kedua pelabuhan tersebut. Jika berpengaruh besar terhadap ekonomi nasional, ia bakal meminta kementerian terkait untuk menjadikannya sebagai program prioritas.

"Sekda harus review agar sinergi antara dua pelabuhan itu bisa tertuntaskan. Kalau ada bangkitkan ekonomi, tolong dihitung sebesar apa. Supaya bisa juga dihitung di Komisi V dan bisa ditekankan ke menteri terkait agar jadi program prioritas," ujar Sigit.

Baca juga: Gubernur: Infrastruktur Kalteng Belum Jadi Proyek Strategis Nasional

Sebelumnya Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengeluhkan soal beberapa proyek di daerahnya yang belum masuk dalam program prioritas pemerintah pusat. Padahal menurutnya proyek infrastruktur tersebut bisa memangkas ketimpangan Provinsi Kalteng dengan daerah lainnya.

Beberapa proyek infrastruktur yang diajukan oleh Sugianto Sabran antara lain pembangunan PLTS di beberapa kabupaten, program pengerukan alur Sungai Kapuas, pembangunan RSUP, bandara baru di Sebuai, serta menjadikan Pelabuhan Bahaur dan Batanjung menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Usulan Pemprov Kalteng agar beberapa proyek infrastruktur Kalteng menjadi proyek strategis nasional belum banyak diakomodir," ujar Sugianto beberapa waktu lalu.

Baca juga: Gubernur Sugianto Desak Pemerintah Pusat Bangun RSUP di Kalteng

Sementara Sigit menilai soal pembangunan Pelabuhan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisang yang belum rampung, kemungkinan karena koordinasi di masa Gubernur terdahulu.

"Mungkin ada komitmen oleh Pemda terdahulu karena ini dibangun pada 2007 silam. Misalnya pusat garap apa, kabupaten garap apa, dan seterusnya. Mungkin di era sebelum Gubernur Sugianto menjabat," kata Sigit. (ega/hns)