Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 09 Mei 2018 20:03 WIB

Luhut Serahkan Masalah Lahan Pramuka untuk LRT ke Sri Mulyani

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Foto: Agung Pambudhy Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan hari ini memimpin rapat koordinasi (rakor) soal pembebasan lahan pembangunan light rail transit (LRT) Jabodebek. Luhut menyerahkan keputusan permasalahan lahan tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pembebasan lahan yang dimaksud adalah lahan yang selama ini ditempati oleh Kwartir Nasional (Kwarnas). Kwarnas merupakan satuan organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka Nasional. Lahan tersebut ada di kawasan Taman Wiladatika, Depok, Jawa Barat.

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault yang juga hadir dalam rakor menegaskan bahwa pihaknya akan terus mempertahanakan tanah tersebut. Dia mengatakan pemerintah harus ganti rugi terhadap tanah tersebut karena digunakan sebagai proyek LRT.

"Tanah ini kita pertahanin karena ini tanah pramuka. Tanah ini kan tanah pramuka itu 210 hektar ditambah 19. Itu semuanya tuh tanah pramuka, jadi ini bukan tanah kosong tapi tanah pramuka. Kalau dipakai LRT itu ada penggantian kepada pramuka dong," kata Adhiyaksa di kantor Luhut, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Adhiyaksa mengatakan bahwa pemerintah harus mengganti rugi lahan seluas 4.300 meter yang digunakan untuk stasiun LRT Jabodebek. Dia memberi sinyal bahwa pramuka ingin ikut menjadi operator dalam pengelolaan stasiun LRT di lahan tersebut.

"Lalu ada TOD, TOD kan dibangun dengan KAI, kerja sama, bagaimana mau membangun TOD kalau diambangin terus sama Dirjen kaya gini? Sementara misalnya sudah jadi nih stasiunnya, orang mau turun di mana? Kan ada TOD, nah itu kasih kepada kami, kami kelola dengan KAI, dibangun di sana fasilitasnya. Dananya buat KSO. Kita kan maunya begitu," jelas dia.



Sementara dalam rakor tersebut, Adhiyaksa mengaku bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Kejagung telah mengakui bahwa lahan tersebut milik pramuka. Namun, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara masih mengganggap bahwa lahan tersebut milik negara.

"Kami hanya menyatakan dari pramuka satu surat saja bahwa itu tanah milik negara? Mana ada enggak? Enggak ada sama sekali. Tapi ya begitulah. Negara ini kan negara hukum, kita berjuang terus. Kami tidak mau kalau sampai ini masuk ke ranah hukum. Kami yakin kami menang tapi ngapain gitu loh. Hanya dengan memberikan kepada kami kan selesai urusannya, ganti rugi. Apa susahnya," kata dia.

Sementara itu, Luhut sendiri mengatakan bahwa saat ini permasalahan lahan 4.300 meter yang digunakan tersebut sudah beres. Luhut bilang bahwa status lahan tersebut saat ini merupakan milik negara, nantinya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan mengatur masalah tersebut.

"Nggak ada masalah, trasenya beres, yang 4.300 meter, yang lainnya masalah legal kita selesaikan setelah didalami Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani). Itu status lahannya, lahan pemerintah. Tapi kita lagi mikir kalau nanti aturannya bisa, biar saja dimiliki pramuka. Biar Ibu Menteri yang tentukan," katanya.

(fdl/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed