Penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, dan Chief Representative JICA Indonesia, Yamanaka Shinichi, di Gedung Frans Seda Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Proyek ini merupakan bantuan pinjaman yen dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia untuk meneruskan pembangunan Jalur Selatan-Utara proyek MRT yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Pembangunan MRT Jakarta fase II meliputi Bundaran HI-Kampung Bandan.
Dalam hal perjanjian pinjaman ini, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan bertindak sebagai executing agency, dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai implementing agency, dan PT MRT Jakarta akan bertindak sebagai sub-implementing agency.
Sebelum penandatanganan perjanjian pinjaman ini dilakukan, telah dilaksanakan pula penandatanganan Exchange of Notes oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Desra Percaya, dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat.
Pembangunan MRT Jakarta fase II direncanakan dimulai pada Desember 2018 mendatang dan target operasi komersial melayani masyarakat umum direncanakan pada 2024. Hadirnya MRT Jakarta adalah terobosan baru bagi transportasi publik di kota ini.
Tidak hanya akan meningkatkan mobilitas, MRT Jakarta juga akan memberikan manfaat tambahan, seperti perbaikan kualitas udara dan menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan, seiring dengan adanya perubahan gaya hidup masyarakat Jabodetabek yang beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Di wilayah metropolitan Jakarta, kurang lebih 91% logistik kargo serta penumpang bergantung pada kondisi lalu lintas jalan. Jumlah kendaraan pun meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang drastis.
Pada tahun 2016, jumlah kendaraan yang terdaftar di DKI Jakarta mencapai 18 juta unit atau 1,5 kali lipat dibandingkan pada tahun 2010 yang berjumlah 1,99 juta unit. Hal tersebut selain menyebabkan kemacetan lalu lintas, dan memburuknya iklim investasi juga berakibat pada meningkatnya polusi udara. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas angkutan penumpang umum menjadi tantangan besar bagi Jakarta.
Melalui pelaksanaan proyek ini, kapasitas angkutan penumpang diperkirakan akan dapat mencapai 2.723.748 orang/km per hari, dan 2 tahun setelah selesainya proyek ini yaitu pada tahun 2027, diperkirakan jumlah operasional kereta akan mencapai 236 kali per hari.
Dengan demikian, diharapkan penggunaan transportasi di wilayah metropolitan Jakarta di mana kemacetan lalu lintas selalu terjadi akan berubah, dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, lintas, memperbaiki iklim investasi, dan mengurangi dampak polusi terhadap lingkungan.
Berikut rincian kondisi pinjaman yang sudah ditandatangani:
1. Suku bunga: 0,1% (suku bunga untuk konsultan 0,01% per tahun)
2. Masa pengembalian: 40 tahun (termasuk grace period 12 tahun)
3. Syarat pengadaan: Japan tied (Referensi)
4. Luas tanah Indonesia: 1.890.000 km2 (5 kali lebih luas dari Jepang), penduduk: 261 juta orang
(Bank Dunia, 2016), PDB per kapita (GNI): US$ 3.400 (Bank Dunia, 2016)
