Pemerintah Mau Bikin Satelit Baru, Biayanya Rp 21 Triliun

Jakarta - Pemerintah bersama bersama empat badan usaha akan menggelontorkan dana sebesar Rp 21,4 triliun untuk membangun satelit baru. Satelit itu bernama Satelit Republik Indonesia (Satria).

Adapun, empat badan usaha tersebut adalah PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera. Proyek ini menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai penjamin.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara satelit ini akan mempercepat layanan internet di Indonesia, khususnya pada daerah yang tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan. Proyek Satria ini akan digarap mulai akhir tahun ini oleh manufaktur satelit asal Perancis, Thales Alenia Space dan ditargetkan selesai di tahun 2022.

"Untuk internet dan kebutuhan internet kita makin lama makin besar jadi semua internet semua. Ini menghabiskan biaya hingga Rp 21,4 triliun dan digarap akhir tahun ini selesainya tahun 2022," dia dalam acara di Museum Nasional, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan pada dasarnya proyek ini telah direncanakan sejak 5 tahun lalu. Hanya saja, proyek baru bisa terlaksana di tahun ini.

Baca juga: Awal Mei, Pemerintah Teken Kontrak Satelit Penyebar Internet

Darmin mengungkapkan, satelit nantinya akan difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan hingga ekonomi. Dengan begitu semua kegiatan dapat dengan mudah dilakukan.

"Nah, kenapa ini menjadi penting sekali, pemerintah 4 tahun lebih ini hampir 5 tahun benar-benar membenahi hal-hal yang tadinya kurang dibenahi di dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik di negara kita. Misalnya, bagian mana yang kurang diatasi supply side, SDM, pertanahan termasuk infrastruktur," ungkapnya.

Ia mencontohkan manfaat satelit untuk bidang pendidikan, misalnya memberikan dukungan internet cepat di setiap sekolah sehingga membantu proses belajar dan mengajar.

Sementara itu, proyek ini dimonitori oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berperan sebagai penanggung jawab proyek kerja sama.

Satelit diharapkan dapat beroperasi di awal tahun 2023. Cakupan layanan Satria akan mencapai hampir 150 ribu titik layanan publik, yang terdiri dari sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, administrasi pertahanan dan keamanan, serta pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Dampak proyek Satria terhadap perekonomian juga akan dapat dirasakan melalui peningkatan online link dan jaringan komunikasi secara signifikan untuk UKM Transactional Center, proses e-Office, menurunkan biaya operasional, serta mempercepat dan memperbaiki layanan.

Selain itu, satelit juga akan dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah dalam memberikan jasa keuangan, informasi pasar, bisnis, dan kegiatan lainnya yang akan secara nyata mendorong perekonomian regional dan nasional.

Baca juga: Gambar dari Satelit LAPAN Bantu Pemerintah Bikin Kebijakan

Tonton juga video Satelit Broadband Pertama Indonesia Sukses Mengangkasa:

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)