Curhat Anies: Sungai Ditangani Pusat, Pas Banjir Ramainya ke Gubernur

Anies curhat ke Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengenai banjir. Anies mengatakan, tiap kali terjadi banjir di Jakarta, yang menjadi sorotan adalah pihaknya. Menurutnya persoalan sungai menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan kawasan sekitarnya menjadi urusan kepala daerah.

"Untungnya Pak Basuki ini senior saya, kami ini berkomunikasi intensif karena air di Jakarta ini antara pusat dan provinsi itu sangat dekat kaitannya. Sungainya diurus Pak Bas, kanan kirinya diurus Gubernur DKI. Tapi kalau ada banjir pasti yang ramai itu gubernur," kata Anies, Selasa (23/7/2019).

Anies mengatakan, hal itu sudah terjadi sejak lama, di mana kalau ada banjir di Jakarta maka yang jadi sorotan adalah gubernurnya. Namun dengan begitu, komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi lebih intensif.

"Ya dan itu sudah turun temurun. Jadi kita kalau sudah mulai ada tinggi air komunikasi kita jadi lebih intensif untuk memantau apa yang sedang terjadi," jelasnya.

Anies menjelaskan bahwa air menjadi salah satu isu yang dihadapi Jakarta, baik yang untuk dikonsumsi masyarakat hingga yang ada di saluran air.

"Jadi terkait masalah air, di Jakarta memang salah satu persoalan yang ingin kita hadapi adalah soal air, baik air jaringannya, kebutuhan air baku untuk kita sehari-hari, maupun pengelolaan air dalam artian sungai," tambahnya.

Anies membeberkan caranya dalam memantau tanda-tanda banjir di ibu kota. Jika dulu Pintu Air Katulampa jadi ukuran potensi banjir di Jakarta, sekarang mulai bergeser ke pintu air di Depok.

"Dahulu kita hanya fokus di ketinggian air Katulampa. Begitu volume di sana tinggi maka Jakarta siap siaga," kata Anies, Selasa (23/7/2019).

Anies menjelaskan sekarang kawasan permukiman terus berkembang dan semakin padat, khususnya di kawasan antara Jakarta dan dataran tinggi. Itu membuat daya serap tanah terhadap air menurun.

Dengan begitu air langsung mengalir ke sungai. Otomatis volume air di sungai meningkat ketika terjadi hujan. Kondisi tersebut pun terjadi di Depok sehingga pintu air di sana menjadi ukuran baru bagi Jakarta untuk mengantisipasi banjir.

"Jadi dahulu kita mengukur hanya di ujung untuk antisipasi, sekarang antara Bogor dan Jakarta pun harus kita antisipasi. Jadi Depok, pintu air Depok itu sekarang jadi ukuran baru, menggambarkan bahwa volume air ke Jakarta makin hari jumlahnya makin meningkat," jelasnya.

Tak sampai di situ, Anies mengatakan tantangan lainnya adalah Jakarta memiliki banyak sungai. Ada 13 sungai yang mengaliri air di Jakarta. Untuk itu permasalahan air di Jakarta ini perlu melibatkan banyak pihak.

Kementerian PUPR pun merespons curhat orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut. Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, untuk penanganan banjir memang tanggung jawabnya tak bisa hanya dibebankan pada satu pihak saja.

"Harus ada satu visi penanganan, pusat (pemerintah pusat), Pemda dan juga masyarakatnya," tutur dia dihubungi detikFinance, Selasa (23/7/2019).

Total sungai di Jakarta ada 13 sungai. Beberapa di antaranya memang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun sebagian juga menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.

"Ada 13 sungai. Infrastruktur banjir kan juga banyak. Ada waduk, sungai, embung, ada situ. Itu sudah dibagi berdasarkan kewenangan. Ada sungai yang ditangani oleh PUPR dan ada yang ditangani Pemprov DKI," jelas dia.

Adapun, sungai yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR adalah sungai Ciliwiung dan Cisadane. Itu pun, kewenangannya hanya sebatas normalisasi, meliputi pengerukan, pelebaran dan pemasangan tanggul.

Hanya saja, untuk urusan pelebaran, Kementerian PUPR tak bisa bekerja sendiri. Pasalnya, ada pemanfaatan area bantaran yang tak sesuai peruntukannya sehingga menghambat upaya pelebaran sungai. Penertiban masyarakat di bantaran ini lah yang perlu keterlibatan Pemprov DKI.