.webp)
Intrusi air laut adalah naiknya batas antara permukaan air tanah dengan permukaan air laut ke arah daratan. Hal ini menjadi salah satu persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat yang mendiami kawasan pantai di Indonesia.
Guna memitigasi risiko tersebut, Pemerintah membangun tanggul pengamanan pantai atau giant sea wall di wilayah Jakarta Utara. Tanggul raksasa ini dibangun untuk menjaga sebagian wilayah Utara Jakarta yang terancam tenggelam di 2030 lantaran permukaan tanah yang terus turun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tanggul Laut Raksasa
|
Foto: Dok. Kementerian PUPR
|
Mega proyek ini terdiri dari tiga fase, yakni A, B, dan C. Secara keseluruhan, proyek ini diperkirakan menelan biaya Rp 600 triliun.
Fase A difokuskan untuk meningkatkan perlindungan pantai yang ada saat ini, penguatan dan pengembangan tanggul-tanggul pantai yang sudah ada sepanjang 30 kilometer, dan membangun 17 pulau buatan di Teluk Jakarta.
Kegiatan pencanangan dari fase pertama ini dilaksanakan pada awal September 2014. Pelaksanaan konstruksi dilaksanakan di awal 2016.
Fase B difokuskan pada upaya membangun tanggul laut luar barat dan waduk besar yang diperkirakan akan dibangun dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022.
Kemudian fase C difokuskan untuk membangun tanggul luar timur yang akan dibangun setelah tahun 2023. Beberapa pengembangan jangka panjang di sisi timur teluk Jakarta dilakukan dengan menutup bagian dari teluk untuk mengantisipasi jika penurunan muka tanah di Jakarta bagian timur tidak dapat dihentikan.
Dalam pelaksanaannya, akan disediakan bagian tanggul timur dengan jalan tol akses Tangerang-Bekasi untuk mengurangi dampak atas penutupan ini. Dari ketiga fase tersebut, hanya fase A yang menjadi prioritas KPPIP.
Kepentingan Proyek
|
Foto: Pradita Utama
|
Banjir di kawasan pesisir Jakarta diperburuk dengan menurunnya muka tanah akibat ekstrasi pemanfaatan air tanah dalam yang berlebihan. Dengan adanya ancaman yang ada saat ini, maka diperlukan sebuah mega proyek NCICD.
Masterplan NCICD adalah proyek gabungan antara Pemerintah Indonesia dan Belanda (studi kelayakan untuk NCICD sebagian besar dibiayai oleh Pemerintah Belanda).
Proyek NCICD dipimpin oleh sebuah konsorsium yang dikepalai Witteveen+Bos (kontraktor utama) dan Grontmij, dengan subkonsultan KuiperCompagnons, Deltares, Ecorys dan Triple-A.
Proyek ini akan didanai bersama oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah DKI Jakarta dan sektor-sektor swasta. Jumlah kontribusi setiap pihak sendiri belum ditentukan.
