Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 02 Des 2019 18:00 WIB

Mau Genjot Infrastruktur Lagi, Ini PR Jokowi

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Jakarta - Pemerintah membutuhkan pembiayaan besar untuk pembangunan infrastruktur. Pada periode 2015-2019 saja, pemerintah butuh dana sebesar Rp 5.519 triliun.

Asisten Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan I Kementerian BUMN, Chairiah mengatakan untuk memenuhi pembiayaan infrastruktur bukan perkara mudah. Dia menuturkan ada tantangan internal maupun eksternal.

Di internal, katanya, pembiayaan infrastruktur terhambat batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Padahal, infrastruktur butuh dana besar. Kemudian ada juga masalah ketidakcocokan antara pembiayaan dengan proyek yang dibiayai.



"Miss-match funding di mana proyek infrastruktur dibiayai valuta asing sementara pendapatan debitur dalam rupiah. Maksimal tenor 15 tahun sedangkan hak konsesi sampai 35 tahun dan puncak komersialiasi setelah 15 tahun," katanya di Gedung Bank Indonesia (BI) Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Dari sisi eksternal, sebutnya seperti masalah pembebasan lahan yang meleset dari target. Molornya proyek juga berpengaruh pada pembiayaan.

"Main challenge eksternal yaitu leverage debitur tinggi sedangkan proyek infrastruktur masih perlu pembiayaan. Lainnya, target pembebasan tanah meleset merupakan challenge yang cukup menantang," ujarnya.



Selain itu, dia menuturkan, partisipasi swasta masih minim. Sehingga, pembiayaan ini masih tergantung pada BUMN.

"Terakhir adalah regulasi dan partisipasi swasta, diharapkan swasta banyak karena saat ini yang terlibat adalah BUMN," tutupnya.

Simak Video "SDA Jadi Fokus PUPR Dalam Pembangunan Infrastruktur 2019-2020 "
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com