.webp)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) mulai mencari pendanaan untuk proyek MRT. Salah satunya dia meminta agar Pemkot Tangsel menggandeng swasta dengan skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha).
Pasalnya, Budi Karya menyebutkan bahwa proyek MRT Tangsel sudah masuk dalam Rencana Induk Transportasi Jakarta (RITJ). Kini menurut Budi Karya MRT Tangsel hanya tinggal mencari pendanaan.
"RITJ sudah masuk, tapi kita lagi tekankan tentang pendanaan. Saya harapkan ada KPBU dengan Pemkot Tangsel. Makanya kita setup rencana itu lebih konkret sehingga investor lebih tertarik," ungkap Budi Karya di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).
"Memang pemerintah banyak tanggung jawabnya, kami harapkan swasta ikut di rencana itu," tambahnya.
Baca juga: Rencana Bangun MRT ke Tangsel Kian Nyata |
Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan akan menggunakan skema KPBU dalam proyek MRT Tangsel. Hingga kini pihaknya akan mulai mencari pihak swasta untuk didekati dan bisa bekerja sama membangun MRT Tangsel.
"Kami akan lakukan konsep yang disampaikan Pak Menteri soal KPBU, karena begitu besar pembiayaannya. Proses masih panjang. Kan baru pra FS yang dibuat PT MRT dan diberikan ke BPJT. Nanti ada beberapa tahapan untuk ke KPBU," sebut Airin.
Kembali ke Budi Karya, dia menyebut per kilometernya MRT bisa menghabiskan Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun. Sedangkan sesuai pra-FS, panjang MRT dari Lebak Bulus menuju Rawa Buntu panjangnya mencapai 20 km.
"Kalau jalannya MRT itu kira-kira 1 km menghabiskan Rp 800 miliar sampai Rp 1 triliun. Kalau di Tangerang Selatan ada 20 km panjangnya, ya bisa jadi Rp 20 triliun," ungkap Budi Karya.
(hns/hns)
