DPR Protes Bandara Komodo Dikelola Asing

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa bandara yang bakal menunjang destinasi pariwisata prioritas ini tidak akan dikuasai asing. Menurut Budi, Bandara Komodo tak akan dikuasai asing.

Namun kecemasan anggota dewan dilihatnya sebagai kehati-hatian. Dia menjelaskan bahwa kepemilikan Bandara Komodo 51%-nya harus lokal.

"Lelang Bandara Komodo konotasi dikuasai asing itu sama sekali tidak benar. Saya hargai pendapat bapak ibu mengenai kehati-hatian. Kami akan hati-hati. Maka kami minta kepemilikan ini 51% lokal. Nyatanya 80% itu milik nasional dari Cardig, Changi cuma 20%," ungkap Budi Karya.

Kemudian operator bandaranya sendiri menurut Budi Karya akan diberikan kepada perusahaan lokal. Lalu navigasi udaranya pun tetap dilakukan oleh AirNav. Changi, menurut Budi Karya akan lebih banyak mengembangkan sisi land side mulai dari terminal dan gedung-gedung di bandara.

"Lalu operasionalnya BUBU-nya itu lokal. Air navigation itu akan tetap AirNav. Bea cukai tetap aktif dan terakhir imigrasi. Biasanya Changi lebih banyak mengelola yg berkaitan dengan landside atau di gedung. Jadi kalau air side dia nggak ikut," kata Budi Karya.

Paling penting menurutnya investasi yang didapatkan dari Changi. Budi Karya menyatakan bahwa dengan tambahan Rp 1 triliun investasi dari swasta saja bisa digunakan untuk tambahan modal pengembangan bandara di tempat lain.

"Yang terpenting adalah apa yang jadi dasar kita, satu tentu investasi. Jadi kalau kita dapat Rp 1 triliun dari swasta, saya pikir cukup lumayan untuk menambah supaya ruang yang dimiliki oleh APBN bisa membangun bandara-bandara di daerah lain," kata Budi.

Simak Video "Video: Wisatawan Tertahan di Bandara Komodo Imbas Erupsi Lewotobi"
[Gambas:Video 20detik]

(eds/eds)