Andre Rosiade Minta Tol Swasta yang Habis Konsesi Dikelola BUMN

Sementara, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Herman Khaeron menilai rencana pemerintah mengelompokan BUMN sebagai langkah yang baik. Sayangnya, ada BUMN yang ada dalam kondisi tidak baik.

PT Pupuk Indonesia (Persero) misalnya, meski untung Rp 5 triliun tapi punya piutang pemerintah Rp 9,7 triliun. Namun, piutang ini sudah dibayar pada 2019 lalu.

Dia kemudian menerangkan, untuk perusahaan yang mendapatkan penugasan sebaiknya dibicarakan dulu secara matang, sehingga tidak memberatkan korporasi.

Sebagai contoh, saat PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) diminta pemerintah untuk menjual gas US$ 6 per MMBTU sahamnya langsung rontok.

"Jika kemudian ada yang difungsikan melakukan pelayanan publik, ada yang melaksanakan penugasan pemerintah. Contoh PGN ditekan agar harga jual US$ 6 tapi baru diumumkan rontok. Tadi rontoknya Telkom, PGN lebih awal rontok bahkan disuspend, gara-gara tekanan pemerintah memaksakan harga gas jual di US$ 6," ungkapnya.

"Dalam pandangan saya yang seperti ini coba dibicarakan dulu di tingkat kementerian jangan dibebankan kepada korporasi," sambungnya.

Selanjutnya, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Amin AK menambahkan, pembenahan BUMN perlu dilakukan secara masif agar kontribusi ke negara meningkat.

"Saya yakin kalau pembenahan yang dilakukan itu sangat radikal, menyentuh aspek-aspek yang menyentuh BUMN saya yakin dividen terhadap penerimaan negara itu nanti benar-benar di perhatikan pak, supaya terlihat signifikan," ujarnya.