.webp)
PT Hutama Karya (Persero) atau HK sedang membangun 9 ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 771 kilometer (km). Untuk menyelesaikan pembangunan tersebut pada 2022, HK membutuhkan penyertaan modal negara (PMN) atau suntikan modal dari pemerintah Rp 51 triliun.
Di tahun 2020 ini, HK sudah mendapatkan PMN sebesar Rp 11 triliun yang dicairkan dua kali yakni Rp 3,5 triliun dan Rp 7,5 triliun.
"Untuk menyelesaikan 771 km itu kami perlu PMN Rp 51 triliun. Jadi kalau tahun ini kami terima Rp 11 triliun, itu idealnya tahun 2021 Rp 20 triliun, dan tahun 2022 Rp 20 triliun, sehingga kami bisa menyelesaikan tepat waktu. Paling tidak 2022 adalah Rp 15 triliun, kemudian tahun 2023 Rp 5 triliun," kata Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto di penghujung rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DRP RI, di Jakarta, Rabu (24/6/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, jika pemerintah tak mengabulkan usulan PMN tersebut, maka Hutama Karya perlu mencari sumber modal lain.
"Kami harus cari sumber pendanaan lain," ungkap Budi.
Seusai rapat, Budi mengatakan bahwa Hutama Karya berencana menarik utang US$ 900 juta atau sekitar Rp 12,6 triliun (kurs Rp 14.000) di tahun 2021 untuk mendanai penyelesaian pembangunan 9 ruas tol tersebut.
Di tahun ini, Hutama Karya pun sudah menarik utang sebesar US$ 600 juta atau sekitar Rp 8,5 triliun.
"Yang sudah US$ 600 juta, tahun depan US$ 900 juta. Iya buat bangun jalan tol 771 km," jelas Budi.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
