Seperti Apa Dampak Corona ke Pembayaran Dana Talangan PSN?

Seperti Apa Dampak Corona ke Pembayaran Dana Talangan PSN?

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 26 Jun 2020 18:05 WIB
Konstruksi Jalan Tol Ngawi-Kertosono-Kediri Seksi Wilangan-Kertosono telah mencapai 78,6%. Pembebasan lahan pun telah mencapai 100%. Seperti apa pembangunannya?
Foto: Dok. Jasa Marga
Jakarta -

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengaku kinerja pembayaran pembebasan lahan proyek strategis nasional (PSN) tetap lancar selama pandemi virus Corona atau COVID-19. Direktur LMAN Basuki Purwadi mengaku LMAN tetap produktif selama pandemi Corona dan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Apakah dengan kondisi pandemi kemudian dengan PSBB diikuti WFH dan sebagainya mengganggu atau tidak pekerjaan yang dilakukan LMAN? Saya bisa katakan bahwa LMAN tetap produktif bahkan lebih produktif," kata Basuki dalam video conference, Jakarta, Jumat (26/6/2020).

Produktivitas LMAN selama pandemi Corona bisa dilihat dari realisasi pembayaran pembebasan tanah PSN sejak 16 Maret 2020 hingga 24 Juni 2020. Dana pembebasan lahan PSN yang telah digelontorkan LMAN mencapai Rp 4,389 triliun, yang terdiri dari dana talangan kepada Badan Usaha Jalan Tol dan cost of fund senilai Rp 4,032 triliun dan pembayaran langsung kepada masyarakat senilai Rp 357 miliar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sedangkan total pembayaran sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 yang sudah dibayarkan LMAN untuk seluruh sektor PSN adalah sebesar Rp 53,3 triliun, di mana porsi pendanaan jalan tol memiliki porsi terbesar senilai Rp 47,7 triliun atau 89,48% dan pendanaan non tol senilai Rp 5,6 triliun atau 10,51%.

Menurut Basuki, LMAN berkomitmen untuk tetap melaksanakan pembayaran pembebasan lahan PSN meskipun dalam masa pandemi COVID-19.

ADVERTISEMENT

"Dalam masa pandemi, LMAN tetap melaksanakan pembayaran pembebasan lahan infrastruktur Proyek Strategis Nasional sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta menjunjung tinggi tata kelola dan mengedepankan sinergi bersama masyarakat serta pihak-pihak terkait seperti Kementerian/Lembaga dan BUJT," ungkapnya.




(hek/eds)

Hide Ads