Kebutuhan dana pembangunan infrastruktur di Indonesia mencapai Rp 6.445 triliun. Anggaran ini dianggap bisa mengejar ketertinggalan stok infrastruktur tanah air dari negara tetangga di Asia Tenggara.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR Kementerian Keuangan Brahmantyo Isdijoso dalam acara webinar Prodeep Institute via virtual, Sabtu (11/7/2020).
"Berdasarkan dokumen RPJMN pemerintah melalui APBN diperkirakan mampu memenuhi 37% sisanya diharapkan dari rekan-rekan BUMN, kemudian di private (swasta)," kata Brahmantyo.
Jika dilihat secara rinci, dari total kebutuhan dana infrastruktur yang mencapai Rp 6.445 triliun ini sekitar Rp 2.385 triliun atau 37% berasal dari APBN, lalu berasal dari private sekitar Rp 2.707 triliun atau 42%, sedangkan sisanya berasal dari kerja sama sebesar Rp 1.353 triliun.
Menurut Brahmantyo, ada beberapa skema alternatif yang bisa memenuhi kebutuhan dana pembangunan infrastruktur di era new normal. Pertama, kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), penunjukan langsung BUMN, pendanaan dari private sector, dan blended finance.
Sementara Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Eko D. Heripoerwanto mengatakan untuk mencari alternatif pembiayaan di era new normal pemerintah akan lebih menyederhanakan proses administrasi hingga memastikan pembebasan lahan 100%.
"Saya berharap dengan kegiatan ini menjadi pengetahuan dalam strategi dan memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur di era new normal," ungkap Eko.
Simak Video "Defisit RAPBN 2021 Diperlebar Demi Cadangan Belanja Rp 179 T"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/eds)
