.webp)
Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas dalam lima tahun terakhir. Sejumlah infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, transportasi umum dibangun.
Meski demikian kondisi infrastruktur Indonesia saat ini masih tertinggal dibandingkan dengan tetangga-tetangganya di Asia. Hal itu juga yang membuat pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur ke depannya.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Eko D. Heripoerwanto mengatakan dibutuhkan kolaborasi pembiayaan antara negara dengan swasta untuk mengejar gap atau kekurangan infrastruktur di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Infrastruktur merupakan bagian penting, karena layanan dasar dibutuhkan masyarakat luas, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, produktivitas, akses lapangan kerja, kemakmuran nyata, dan stabilitas makro ekonomi," kata Eko dalam acara webinar Prodeep Institute via virtual, Sabtu (11/7/2020).
Eko memaparkan stok infrastruktur Indonesia saat ini sebesar 43% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini meningkat drastis dibandingkan kondisi pada akhir 2015 yang sebesar 35%.
Meski meningkat, Eko mengaku secara global ini masih jauh dari standar yang diberlakukan oleh World Economic Forum (WEF) pada negara maju yaitu sebesar 70%.
"Infrastruktur Indonesia terhadap PDB masih jauh di bawah standar global. Perbaikan itu masih jauh dari target rata-rata negara-negara di dunia yaitu 70%," ujarnya.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Eko mengaku dibutuhkan alternatif pembiayaan lantaran APBN sangat terbatas. Menurut dia, APBN hanya mampu meng-cover kebutuhan pembiayaan infrastruktur sekitar 30%.
"Secara proporsi APBN hanya memenuhi 30% dari pendanaan sehingga butuh 70% alternatif," ungkapnya.
(hek/eds)
