.webp)
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Chandra Dwiputra buka-bukaan soal keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG) bablas sampai Surabaya.
Chandra mengatakan proyek itu perlu didukung dengan dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebab lazimnya bisnis kereta dinilai pembebasan lahan dan prasarana oleh pemerintah. Sedangkan PT KAI (Persero) melakukan pengadaan kereta.
"Itu kan arahan dari presiden (kereta cepat Jakarta-Surabaya), kan harus diimplementasikan oleh level menteri dulu. Mungkin juga perlu support-nya ini juga perlu masuk PSN karena Anda tahu kalau bisnis kereta biasanya kan pembebasan lahan oleh pemerintah, kemudian prasarana oleh pemerintah, KAI hanya mengadakan keretanya saja," kata Chandra di casting yard 1 proyek kereta cepat JKT-BDG, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (2/9/2020).
Chandra mengungkapkan, proyek kereta cepat ini telah mengubah skema bisnis. Dia mencontohkan, soal aset tanah di pinggir jalan tol Jakarta-Cikampek.
"Jadi kita banyak sekali berhubungan dengan ini seperti pinggir jalan tol, kita sewanya bukan ke Jasa Marga lho, tapi ke negara. Kalau biasanya oleh pemerintah tidak ada sewanya, tapi kalau kepada kami investor, kok jadi ada sewanya. Jadi yang kadang-kadang kami lihat ini kan investor membawa dana, ya tolong di-support juga lah jangan sampai iklimnya sudah bawa modal tetapi support-nya kurang," ungkapnya.
"Kalau pemerintah bangun biayanya satu, kalau swasta kenapa harus mahal? Ini kan juga penugasan dari negara, harusnya equal (sama) lah, itu yang harus kita beresin dulu sebelum kita berjalan ke sana. Yang terpenting kalau bangun itu kan pendanaan, ya itu nanti kita diskusikan lagi dengan partner-partner kita," tambahnya.
Saat ini terkait rencana kereta cepat Jakarta-Surabaya dinilai masih banyak yang belum disiapkan, salah satunya aturan dari Kementerian Perhubungan. Sebenarnya Chandra ingin menuntaskan dan mengoperasikan kereta cepat JKT-BDG terlebih dahulu, baru lanjut sampai ke Surabaya. Namun soal itu dia menyerahkannya kepada tingkat menteri hingga presiden.
"Harapannya kita bisa operasikan dulu JKT-BDG ini. Tapi kalau itu kan levelnya di kebijakan mungkin di level menteri, kami menunggu arahan dari sana. Kalau dari sisi kami, menyiapkan JKT-BDG selesai beroperasi, standar-standarnya sesuai, Indonesia punya standar yang digunakan di sini, jadi mau disambung ke Surabaya pun standarnya sudah ada. Jadi kita di sana tidak nabrak-nabrak masalah ya. Harapannya di sana harusnya lebih mulus lagi," tandasnya.
(eds/eds)
