Intip Strategi Pemerintah Genjot Infrastruktur di Tengah Pandemi

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 19 Okt 2020 12:05 WIB
Pembangunan Tol Becakayu seksi 2A terus dilakukan. Proyek ini ditargetkan rampung pada Mei 2020.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Tak dapat dipungkiri, pandemi virus Corona yang melanda Indonesia dan hampir seluruh negara dunia telah mengganggu proses pembangunan yang tengah gencar dilakukan pemerintah dalam rangka mendongkrak perekonomian nasional.

Pemerintah sangat menyadari betapa pentingnya keberadaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang bisa memotong biaya distribusi pangan dan industri dari berbagai pelosok negeri. Namun juga harus dipahami bahwa dalam kondisi saat ini, kesehatan masyarakat dan pekerja yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur ini tak bisa diabaikan.

"Jadi sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, kita terus menggenjot pembangunan infrastruktur, dan sektor kesehatan juga menjadi perhatian kita semua. Artinya, pembangun ekonomi dan kesehatan harus dilakukan secara bersamaan," kata Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Ditjen Binia Konstruksi Kementerian PUPR Nicodemus Daud belum lama ini.

Menurut Nicodemus, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya sebisa mungkin menjaga keberlanjuta proyek infrastruktur di tengah Pandemi COVID-19. Salah satu infrastruktur yang berperan penting untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional adalah jalan dan jembatan yang membantu kelancaran distribusi logistik dan konektivitas antardaerah.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan adalah upaya peningkatan konektivitas, memperkuat daya saing infrastruktur, dan mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional.

Nicodemus menyampaikan, dalam setiap pembangunan infrastruktur mulai dari tahap survei, investigasi, desain, pembebasan tanah, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan harus senantiasa memperhatikan dan memenuhi aspek-aspek sosial, diterima oleh masyarakat (socially acceptable), secara ekonomi menguntungkan (economically viable), dan ramah lingkungan (environmentally sound).

Ia mengatakan, tahun ini Kementerian PUPR menyiapkan lebih dari 6,055 paket pembangunan infrastruktur dengan menelan anggaran tidak kurang dari Rp 80 triliun, dan tahun depan diperkirakan ada sekitar 10.000 paket pembangunan infrastruktur dengan anggaran sekitar Rp 149 triliun.

"Jadi kalau kita perhatikan anggarannya, tahun depan itu tentu paket pembangunan infrastruktur konstruksi menjadi dua kali lipat dibanding tahun ini," kata Nicodemus.

Nicodemus memastikan, belanja infrastruktur pemerintah di 2021 menjadi salah satu kebijakan yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi. Di mana pemerintah mengarahkan pembangunan infrastruktur yang padat karya serta mendukung kawasan industri dan pariwisata agar mampu memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian nasional.

"Pembangunan bidang infrastruktur pada 2021 diarahkan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, dukungan pemulihan ekonomi, serta ketahanan pangan," terangnya.

Dia menyampaikan, arah kebijakan tahun depan akan didorong melalui penguatan infrastruktur digital serta efisiensi logistik dan konektivitas. Di samping itu, pembangunan juga diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata.

"Program Padat Karya kita kembangkan karena pada daerah tertentu tidak ditemukan COVID-19, dan diharapkan pola kerja seperti ini tidak melahirkan cluster baru COVID-19," papar Nicodemus.

Kemudian, urai Nicodemus, pemerintah juga akan fokus terhadap pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar seperti air, sanitasi, pemukiman untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional. Ini semua dalam rangka meningkatkan kapasitas penanganan menghadapi Pandemi COVID-19.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3