Hutama Karya Masih Butuh Rp 80 T Tuntaskan Trans Sumatera

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Selasa, 17 Nov 2020 15:50 WIB
Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol pertama di Provinsi Riau yakni Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 kilometer, pada Jumat (25/9).
Ilustrasi/Foto: Dok. Hutama Karya
Jakarta -

Pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatera tahap pertama masih membutuhkan dana sebesar Rp 80,5 triliun lagi. Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto mengungkapkan suntikan dana ini diharapkan bisa diterima awal 2023 mendatang.

"Kekurangannya Rp 80,5 triliun. Kami harap bisa diterima awal 2023 karena fisik selesai 2022 akhir," kata dia dalam rapat virtual dengan komisi XI DPR secara virtual, Selasa (17/11/2020).

Budi mengungkapkan untuk pembangunan tol Trans Sumatera untuk lima ruas tol sudah beroperasi sepanjang 513 kilometer. Kemudian delapan ruas masih dalam konstruksi sepanjang 643 kilometer mencapai Rp 152 triliun.


Selain itu untuk dukungan konstruksi senilai Rp 15 triliun. Jika ditotal maka jumlahnya mencapai Rp 168,24 triliun.

"Kebutuhan likuiditas yang kami perlukan adalah Rp 120 triliun, sudah tersedia hingga 2020 Rp 39,7 triliun. Sebesar Rp 27 triliun itu PMN, ada juga pinjaman Rp 31 triliun, jadi kami masih perlu PMN Rp 80,5 triliun," jelas dia.

Dia menyebut untuk kekurangan pendanaan ini juga ada dukungan dari Badan Layanan Umum (BLU) yang akan dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 19 triliun selama 4 tahun.

Sekadar informasi pemerintah sudah menyuntikkan PMN sebesar Rp 3,5 triliun kemudian tambahan Rp 7,5 triliun dari alokasi pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang masih dalam proses menunggu. Kemudian tahun depan HK mendapatkan PMN sebesar Rp 6,2 triliun. Angka ini masih jauh dari kebutuhan dana proyek Trans Sumatra tahap pertama sebesar Rp 80,5 triliun.

"Kalau Rp 6,2 triliun terlalu kecil. Kami mohon dukungan Bapak Ibu Komisi XI sehingga kami di lapangan bisa berlanjut dan kalau PMN ini terlambat, kami harus bridging dari bank," jelas dia.

(kil/eds)