Genjot Infrastruktur, Jokowi: Buat Pedagang Makanan, Kos-kosan dan Lain-lain

Trio Hamdani - detikFinance
Jumat, 15 Jan 2021 11:04 WIB
Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) terus berlangsung. Proyek jalan tol tersebut pun ditargetkan dapat beroperasi pada 2021 mendatang.
Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengebut pembangunan infrastruktur. Itu diperlukan untuk menggairahkan perekonomian di 2021.

Dirinya mengingatkan bahwa Kementerian PUPR memiliki anggaran terbesar pada tahun ini, yakni Rp 149,8 triliun. Itu harus memberi dampak positif yang signifikan.

"Sangat besar nilainya Rp 149,8 triliun, sekali lagi ini adalah jumlah yang sangat besar, karena itu saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan," kata Jokowi disiarkan di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (15/1/2021).

Mantan Walikota Solo itu ingin anggaran yang besar di Kementerian PUPR bisa memberi daya ungkit bagi ekonomi dan membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali.

Menurutnya ketika sektor konstruksi bergeliat bukan hanya berdampak positif terhadap terciptanya lapangan pekerjaan, tapi juga akan menggerakkan rantai pasok yang berkaitan sektor konstruksi.

"Memberikan multiplier effect yang luas bagi industri yang terkait dengan konstruksi, menggerakkan industri baja, besi, semen, alat berat, dan juga sektor informal seperti pedagang makanan-minuman, kos-kosan dan lain sebagainya," paparnya.

Dirinya pun hari ini telah menyaksikan penandatanganan kontrak paket tender proyek infrastruktur oleh Kementerian PUPR. Ada 982 paket senilai Rp 12,5 triliun yang ditandatangani. Tapi, menurutnya masih banyak paket yang mesti diselesaikan.

"Saya mencatat sisa paket kegiatan infrastruktur yang belum ditenderkan masih cukup banyak. Untuk itu saya minta pada Menteri PUPR agar dilakukan percepatan, sehingga di kuartal pertama semua paket sudah ditenderkan dan sudah ditandatangani kontraknya. Ini penting dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional kita," jelasnya.

Dirinya mengingatkan seluruh jajaran Kementerian PUPR di tahun 2021 harus bekerja lebih cepat, dan harus menyadari bahwa Indonesia masih dalam kondisi krisis.

Pada 2020, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam, yakni minus 5,32% di kuartal II-2020, dan membaik menjadi minus 3,49% di kuartal III-2020. Dia berharap di kuartal I-2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pemulihan.

"Dengan bekerja lebih cepat maka kita bisa memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi," tambahnya.



Simak Video "Jokowi Minta Akses Menuju Lumbung Pangan Segera Dikerjakan"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/ang)