.webp)
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sedang menyusun proyek pembangunan 38 jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa. Seluruh jembatan itu dibangun tahun 1970-an dan perlu dirombak ulang.
Basuki akan membuat pengerjaan proyek tersebut melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan pengembalian investasi melalui skema Availability Payment (AP).
"Kami programkan untuk juga dibiayai melalui AP tapi dengan proyek pemrakarsa swasta. Saat ini sudah PQ untuk dapat segera kami laksanakan, mohon dukungannya," kata Basuki dalam acara Seremonial Financial Close Proyek Jalintim Sumsel & Penyerahan Letter of Award Proyek Jalintim Riau yang dilaksanakan secara virtual, Senin (22/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melalui skema KPBU AP, nantinya badan usaha yang menjadi investor akan mendanai pembangunan dan pemeliharaan jembatan sesuai dengan konsesi yang ditetapkan. Kemudian, pemerintah akan mencicil pengembaliannya ke badan usaha tersebut sesuai konsesi yang disepakati.
Dibutuhkannya perombakan atau perbaikan jembatan Callender Hamilton, Basuki menyebut, kara kondisi dari jembatan tersebut. Berdasarkan hasil survei tim Kementerian PUPR terdapat 3 jembatan yang bermasalah. Di mana satu jembatan sudah runtuh yaitu Jembatan Rembung di Pekalongan, dan 2 jembatan bergeser masing-masing 45 cm dan 44 cm.
Untuk mempercepat perumusan skema KPBU AP untuk 38 jembatan ini, Basuki mengaku sudah membentuk 6 tim yang ditugasi mensurvei jembatan untuk mengetahui secara menyeluruh kualitas dari masing-masing bangunan yang tersebar di Pulau Jawa ini.
"Tapi intinya bahwa ini memang sudah waktunya untuk segera diganti. itu yang pertama akan kami AP kan," ujarnya.
Tidak hanya itu, Basuki juga akan menawarkan pengerjaan pembangunan jalan Trans Papua khususnya ruas Jayapura ke Wamena dengan skema KPBU AP. Ruas tersebut terbentang sepanjang 75,14 km.
"Kami ingin mungkin bisa kita lakukan dari Jayapura dari Pelabuhan Depapre menuju ke Wamena sepanjang 270 km, ini kalau di AP kan, dengan kepastian nembus Wamena, pasti harga kemahalan akan menjadi turun. Karena kondisi yang aman, kita bisa lakukan konektivitas tersebut," ujarnya.
"Jadi ini yang kami sedang desain, pak Dirjen Bina Marga sedang mendesain itu untuk kalau bisa dilakukan AP, supaya lebih terjamin kehandalan infrastruktur tersebut," tambahnya.
Sementara Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian mengatakan proyek jalan tol Trans Papua khususnya ruas Jayapura-Wamena yang menggunakan skema KPBU AP hanya sekitar 50 km saja.
"Izin kami juga mengusulkan juga untuk apabila ruang fiskalnya masih memungkinkan untuk penanganan Jayapura-Wamena agar tuntas yang kira-kira ini 50 km panjangnya, kombinasi antara KPBU AP 50 km dan 25 km SBSN," kata Hedy.
(hek/dna)
