Fakta SPAM Umbulan, Proyek Zaman Kolonial yang Sempat Mangkrak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang tadi meresmikan proyek Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Pasuruan, Jawa Timur. Salah satu yang menarik dari proyek ini adalah inisiasinya yang sudah dilakukan sejak zaman kolonial.

Proyek ini sebenarnya sudah direncanakan sejak 1973. Namun setelah itu kepastian proyek ini menjadi tak jelas.

Barulah di 2016 proyek ini kembali digaungkan. Pada Desember 2016 akhirnya proyek SPAM Umbulan mendapatkan pembiayaan. Saat itu dilakukan oleh PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) yang menandatangani perjanjian pembiayaan sindikasi.

Pembiayaan itu begitu disambut antusias oleh pemerintah saat itu. Darmin Nasution yang saat itu menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengaku bangga sekaligus miris terhadap proyek zaman kolonial itu.

"Walau ada rasa bangga, ada juga miris di hati. Republik Indonesia memang menginisiasi proyek ini sejak lama, walaupun di 2015 baru efektif. Tapi ternyata dari zaman kolonial ini sudah dilihat dari tahun 1917. Itu menunjukkan kita betapa lambatnya membangun infrastruktur," kata Darmin dalam sambutannya di kantornya, Jakarta, Jumat (30/12/2016).

Kemudian proyek SPAM Umbulan ini baru dilakukan groundbreaking pada Juli 2017. Saat itu dilakukan oleh Wakil Presiden saat itu Jusuf Kalla.

Proyek ini memiliki nilai Rp 2,056 triliun dengan skema Kerja Sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam sambutannya siang tadi, Jokowi menjelaskan SPAM ini mengaliri air bersih yang sudah bisa langsung dimanfaatkan. SPAM ini memiliki kapasitas penyaluran air hingga 4.000 liter per detik.

"Ini gede banget. Tadi saya tanyakan di lapangan yang baru berjalan itu 900 liter per detik. Artinya masih ada 80% yang harus segera diselesaikan dari pipa utama sampai masuk ke pipa di rumah tangga. Ini pekerjaan besarnya ada di situ," ucapnya.

Nah dengan fungsi yang masih jauh dari optimal, Jokowi pun mewanti-wanti agar seluruh pihak seperti pemerintah kabupaten dan kota hingga pelaksana proyek duduk bersama untuk membagi tanggung jawab.

Jokowi mewanti-wanti, jangan sampai proyek SPAM dengan nilai yang begitu besar tapi tidak bisa bermanfaat secara maksimal untuk masyarakat.

"Jangan sampai proyek besarnya jadi, pipa utamanya selesai, tapi untuk masuk ke rumah tangga ini terkendala karena siapa yang bertanggung jawab tidak jelas. Apakah PDAM Kota dan Kabupaten, atau kah PDAM di tingkat provinsi atau Menteri PUPR," tegasnya.

Jokowi pun meminta seluruh pihak yang terkait untuk menggelar rapat dan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada minggu ini.

"Karena ini kalau tidak diselesaikan di lapangan, praktek yang saya alami yang saya lihat, ada waduk gede banget, irigasi primer sudah disiapkan, tapi untuk yang sekunder dan tersier tidak ada. Terus airnya sampai ke sawah lewat mana?" tuturnya.