Sri Mulyani Protes Klaten Tak Disebut di Proyek Tol Yogya-Solo

Achmad Syauqi - detikFinance
Senin, 03 Mei 2021 15:00 WIB
Patok proyek tol Yogyakarta-Solo dipasang di sawah Desa Sidomulyo, Delanggu
Foto: Bupati Klaten, Sri Mulyani (Achmad Syauqi/detikcom)
Klaten -

Bupati Klaten Sri Mulyani protes karena nama Kabupaten yang dipimpinnya tidak disebut dalam proyek tol Yogya-Solo. Padahal wilayah yang paling banyak dilewati adalah wilayah Klaten.

"Saat ini pembangunan trase tolnya banyak di Klaten. Kemarin saya protes, kenapa Klaten tidak disebut, kenapa Solo - Yogya, mbok ya Solo- Klaten-Yogya biar nama Klaten muncul di nasional," ungkap Bupati Klaten, Sri Mulyani saat paparan proyek tol di hadapan Staf Ahli Ketahanan Nasional Kemenkopolhukam di Pemkab, Senin (3/5/2021) siang.

Sri Mulyani menjelaskan meskipun Klaten tidak disebut tetapi perjalanan proyek strategis nasional itu di Klaten berjalan lancar. Sejauh ini kondisi tidak ada masalah serius dan kondusif.

"Kondisi saat ini kondusif, dan kami pemerintah daerah sangat mendukung proyek strategis ini. Meskipun kami meminta aspirasi - aspirasi yang ada bargainingnya," jelas Mulyani.

Bargaining itu, lanjut Sri Mulyani, karena Klaten terletak di antara dua kota besar Solo dan Yogya juga harus bisa maju. Baik dalam segi pembangunan atau ekonomi.

"Harapannya Klaten akan semakin maju dan berkembang, baik pembangunan atau ekonomi UMKM. Kami tidak ingin seperti kota lain, setelah dibangun tol, UMKM mengalami penurunan," kata Mulyani.

Dipaparkan Sri Mulyani, tol itu panjangnya 35,6 kilometer, lebar 90 - 130 meter, kebutuhan lahan 472,15 hektar, 3.947 bidang, di 11 kecamatan, 50 desa. Exit tol ada empat.

"Exit tol ada empat. Di Desa Kuncen, Ngawen, Wonoboyo dan Borangan serta dua rest area di Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen dan Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko," rinci Mulyani.

Dilanjutkan Mulyani, musyawarah ganti rugi sudah dilakukan di empat kecamatan, 12 desa, 1.014 bidang. Dengan hasil setuju 973 bidang, tidak setuju dua bidang dan belum ditandatangani 40 bidang serta pencairan di dua kecamatan.

"Pencairan sudah di dua kecamatan, 6 desa dengan jumlah 424 bidang dengan nilai ganti kerugian mencapai Rp 376. 677.022.400," sambung Mulyani.

Untuk itu, tambah Mulyani, Pemkab mengajukan delapan usulan. Diantaranya mengajukan pembebasan sewa rest area untuk produk UMKM, pengamanan infrastruktur selama proyek, dukungan pusat untuk ketahanan pangan, penggunaan tenaga lokal untuk atasi pengangguran.

"Usulan selanjutnya penyederhanaan prosedur pembebasan kas desa, proyek agar memperhatikan cagar budaya, dimungkinkan agar dibuat akses jalan antara wilayah dan antisipasi dampak sosial," ucap Sri Mulyani.

Usulan itu, kata Sri Mulyani, akan segera dibuat usulan tertulis susulan untuk meminimalisir masalah. Meskipun sejauh ini masih kondusif ada delapan usulan yang akan disampaikan ke Menkopolhukam

"Delapan ini akan kami sampaikan ke Menkopolhukam. Usulan Ini berasal dari masyarakat dan ada yang dari inventarisasi tim yang kami turunkan," pungkas Sri Mulyani.

Staf Ahli Ketahanan Nasional Kemenkopolhukam, Marsekal muda TNI Achmad Sajili mengatakan kedatangannya untuk mengkoordinasikan agar proyek strategis nasional berjalan sesuai rencana.

"Bagaimana proyek strategis nasional ini berjalan sesuai dengan waktu yang ada. Dengan progres yang ada, kita koordinasikan nanti kita sinergikan, kita kendalikan," jelas Achmad.

Kunjungan staf ahli Menkopolhukam itu dihadiri Forkompinda, PPK, konsursium, Camat dan kepala OPD terkait. Selain paparan diisi dengan diskusi.

(hns/hns)