Mengorek Fakta Pelabuhan Tanpa Jalan Akses yang 'Dicubit' Jokowi

Menurut pakar maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Saut Gurning kasus pelabuhan dibangun tanpa jalan akses terjadi karena biasanya paket perencanaan pembangunan proyek pelabuhan di Indonesia tak digabungkan dengan penyediaan jalan akses. Khususnya, jalan tol.

Hal itu dipisahkan, karena menurutnya, investor dan operator jalan tol akan mengambil sikap menunggu dan melihat terbentuknya permintaan penggunaan jalan tol.

Saut mengatakan permintaan jalan tol harus dibuktikan dengan ramainya minat pengguna pelabuhan. Memang menurutnya hal ini wajar, namanya juga bisnis.

"Terkadang penyedia, investor, dan atau operator jalan tol juga mengambil sikap wait and see untuk menunggu realisasi terbentuknya permintaan yang kuat secara faktual di pelabuhan. Baru lah aksi penyediaan jalan terjadi," kata Saut kepada detikcom.

"Karena secara urutan, penyedia tol biasanya menunggu realisasi timbulnya trafik dan permintaannya. Hal ini logis secara bisnis memang," tambahnya.

Dia mengungkapkan, bisa saja paket penyediaan jalan tol ini digabungkan dengan paket pembangunan pelabuhan. Namun, risiko investasinya sangat besar, ujungnya berpengaruh ke biaya pembangunan pelabuhan. Terlebih lagi, waktu pembangunannya pun tak bisa disatukan.

"Kecuali pembangunan pelabuhan itu menjadi satu paket dengan jalur aksesibilitasnya termasuk ke jalur tol. Tentu konsekuensinya level investasi atau capital expenses, pelabuhan akan menjadi lebih mahal. Makanya, akhirnya diputuskan terpisah, dan akibatnya urutannya secara waktu pun berbeda realisasinya," papar Saut.

Sebagai contoh, dia mengambil kasus Pelabuhan Patimban. Sejak awal rencana pembangunan jalan tol khusus ke pelabuhan ini sudah dibahas. Namun, sampai saat nampaknya investor penyedia jalan tol masih menunggu fakta permintaan trafik pelabuhan.

"Semisal kasus Pelabuhan Patimban yang belum tersambung dengan jalur tol Cikopo-Palimanan (Cipali) saat ini. Walaupun rencana untuk menyambungkannya sudah mulai muncul sejak awal. Hal ini mungkin akan segera cepat terealisasi dengan fakta permintaan trafik yang mulai timbul," kata Saut.

"Hal itu sebagai tuntutan jasa angkutan akses sambungan tol Cipali-Patimban," sambungnya.

Soal jalan tol Patimban, kabar terakhirnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang menjajaki minat pasar atau market sounding melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk tol Patimban.