Blusukan Bareng Anies, Luhut Siapkan Jurus Cegah Jakarta Tenggelam

Blusukan Bareng Anies, Luhut Siapkan Jurus Cegah Jakarta Tenggelam

Trio Hamdani - detikFinance
Kamis, 16 Sep 2021 22:16 WIB
Luhut dan Anies Baswedan cek tanggul pencegah banjir Jakarta
Foto: Dok. Kemenko Kemaritiman dan Investasi
Jakarta -

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berkunjung ke lokasi tanggul pengaman pantai (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) Muara Baru dan Kali Adem, Jakarta Utara. Kunjungan tersebut dalam rangka penanggulangan banjir di wilayah pesisir DKI Jakarta.

Luhut mengutarakan beberapa isu di kedua lokasi tersebut, mulai dari isu infrastruktur, lingkungan, sampah, maupun kelestarian mangrove yang memerlukan perhatian dan kolaborasi seluruh pihak.

Dalam kunjungannya hari ini, dia mengaku tinjauan lapangan menjadi penting, apalagi berkaitan dengan penanganan muka air laut yang semakin meningkat dan permukaan tanah yang semakin menurun sehingga berdampak pada wilayah DKI Jakarta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain Luhut, hadir dalam kunjungan tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR sebelumnya telah menandatangani kesepakatan bersama pada tanggal 6 Agustus 2020. Salah satu isi kesepakatannya adalah objek dan lokasi tanggul pengaman pantai dan muara sungai.

ADVERTISEMENT

"Kementerian PUPR akan membangun tanggul pengaman pantai NCICD sepanjang 11.080 kilometer. 255 meter diantaranya sudah selesai dan tersisa 10.825 kilometer lagi," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono dikutip detikcom dari keterangan tertulis Kementeriran Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kamis (16/9/2021).

Selain itu, masih ada 22.468 kilometer yang jadi proyek Provinsi DKI Jakarta. Sejauh ini, masih terdapat 7.074 km yang belum terbangun dan ditargetkan selesai pada tahun 2022-2026. Lebih rinci, khusus untuk NCICD di Muara Baru dirancang untuk dibangun sepanjang 2.037 kilometer dan menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.

Di sisi lain masih terdapat banyak kendala yang dihadapi, mulai dari penambatan kapal di konstruksi tanggul, permasalahan sampah, penurunan permukaan tanah, dan adanya tanah timbul.

Dalam kesempatan yang sama, terkait pemukiman, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menegaskan agar tidak jadi wilayah kumuh.

"Kita nggak boleh biarin satu kapal masuk, terus yang lain jadi ikutan masuk. Karena punya kapal di sini, mereka akan bikin rumah di sini," sebutnya.

Blusukan Luhut-Anies masih berlanjut ke lokasi yang lain. Langsung klik halaman berikutnya.

Selanjutnya, Luhut hingga Anies Baswedan meninjau Kali Adem yang merupakan muara dari banjir kanal barat. Lokasi tersebut dipenuhi oleh kapal nelayan dan pemukiman yang terus bertambah, sampah yang menyumbat, penimbunan kulit kerang di badan sungai, dan terjadinya pembobolan tanggul sebagai jalan menuju kapal.

Salah satu alternatif solusinya adalah merawat Taman Konservasi Suaka Margasatwa. Kawasan yang merupakan benteng alam tersebut, jika dirawat dengan baik mampu menampung luapan Sungai Angke, menahan rob, serta menstabilkan tanah dari ancaman penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang mencapai 7-10 cm/tahun.

Taman konservasi ini memiliki luas 25,02 hektar. Dibandingkan wilayah konservasi lainnya itu tergolong kecil, tetapi keberadaannya menjadi penting bagi DKI Jakarta. Jika tidak, ditakutkan akan muncul dampak bagi lingkungan sekitar, termasuk bagi anak cucu.

Di kawasan tersebut memang sudah banyak pemukiman warga dan kapal-kapal, tapi masyarakat juga sudah melakukan penanaman mangrove di lahan seluas 10 hektar yang sebelumnya dijadikan timbunan sampah. Permasalahan sampah diharapkan dapat terus tertangani, terlebih Indonesia memiliki target penanganan sampah di laut sampai 70% pada tahun 2025, sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Luhut pun meminta agar dilakukan rapat lebih lanjut tentang permasalahan yang ada. Pemerintah juga akan melakukan diskresi sesuai aturan negara dan membuat kebijakan untuk bersama-sama menanganinya.

"Ini supaya kawasan ini bisa segera rapi dan bersih," tutup Luhut.

Tonton juga video blak-blakan Direktur Pidana Narkoba Mabes Polri soal penanganan narkoba di Indonesia berikut ini:

[Gambas:Video 20detik]




Hide Ads