Biaya Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bengkak. Dalam kajian tim Kementeri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, nilai proyek ini membengkak antara US$ 1,3 miliar hingga US$ 1,6 miliar atau paling tinggi sekitar Rp 24 triliun.
Deputi Bidang Investasi & Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto menjelaskan pembengkakan ini terjadi karena ada hal-hal yang terjadi di luar perkiraan awal. Dia menyebut, pembengkakan ini wajar ditemui di proyek-proyek kereta cepat di banyak negara.
"Proyek kereta cepat di banyak negara hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang sangat wajar ditemukan. Jadi dalam kajian kami ada banyak sekali proyek kereta cepat lain yang mengalami pembengkakan biaya, karena apa, karena memang posisi geografis yang kemudian ditemui segala macam itu di luar perkiraan di awal," kata Seto dalam acara Evening Up, CNBC Indonesia, Selasa (12/10/2021)..
Seto mencontohkan saat membangun terowongan di Purwakarta ditemukan batu yang tidak bisa dibor. Sehingga harus diambil tindakan yang berdampak pada pembengkakan proyek.
"Saya ambil contoh ada satu tunnel yang akan kita bangun di wilayah Purwakarta mendekat ke arah Bandung sana itu ternyata di dalam tunnel itu ketemu batu yang nggak bisa dibor. Sehingga harus ada blasting segala macam. Ini yang akhirnya mengalami pembengkakan biaya," katanya.
Lanjutnya, proyek ini di awal memang disepakati dengan skema business to business (B to B) termasuk tanahnya. Berbeda dengan proyek infrastruktur lain yang tanahnya dibiayai pemerintah.
Untuk tanah, investasi yang telah dikucurkan untuk proyek ini mencapai Rp 15 triliun. Saat ini, pemerintah membuka ruang jika proyek ini bisa memakai APBN.
"Kebalikan proyek kereta cepat ini dibangun seluruhnya di awal dengan biaya tadi oleh konsorsium dari BUMN Indonesia dan konsorsium dari Tiongkok. Untuk tanahnya sendiri yang sudah habis sampai sekarang, yang sudah diinvestasikan sampai sekarang untuk pembebasan lahan itu semuanya sekitar Rp 15 triliun," terangnya.
Simak Video: Kereta Cepat Dibiayai APBN, Pengamat: Untuk Rakyat Atau Oligarki?
