Anak Buah Luhut Buka-bukaan Proyek Kereta Cepat Pakai APBN

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 12 Okt 2021 22:07 WIB
Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terus dikebut. PT KCIC pun mengklaim progres pembangunan proyek kereta cepat itu sudah mencapai 77,92 persen.
Foto: Agung Pambudhy: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Jakarta -

Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memberikan penjelasan mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa dibiayai APBN. Kemenko Marves juga memberi penjelasan terkait bengkaknya proyek tersebut.

Deputi Bidang Investasi & Pertambangan, Kemenko Marves, Septian Hario Seto mengatakan, proyek ini bisa menggunakan APBN karena BUMN yang terlibat proyek ini terdampak pandemi COVID-19.

"Kalau saya lihat kenapa negara ini kemudian masuk saya kira dari Kementerian BUMN juga sudah menjelaskan bahwa memang ada kondisi keuangan BUMN-nya yang memang terdampak oleh COVID segala macam. Tapi buat kami dari sisi pemerintah kita melihat bahwa ini proyek strategis yang memang kita harus dukung, karena kita lihat economic benefit yang akan timbul dari proyek ini ke depannya akan sangat besar," terang Seto dalam acara Evening Up, CNBC Indonesia, Selasa (12/10/2021).

Seto menjelaskan proyek ini di awal memang disepakati dengan skema business to business (B to B) termasuk tanahnya. Berbeda dengan proyek infrastruktur lain yang tanahnya dibiayai pemerintah.

"Kebalikan proyek kereta cepat ini dibangun seluruhnya di awal dengan biaya tadi oleh konsorsium dari BUMN Indonesia dan konsorsium dari Tiongkok. Untuk tanahnya sendiri yang sudah habis sampai sekarang, yang sudah diinvestasikan sampai sekarang untuk pembebasan lahan itu semuanya sekitar Rp 15 triliun," terangnya.

Dalam perjalanannya, proyek ini menghadapi tantangan. Proyek ini mengalami pembengkakan sekitar US$ 1,3 miliar hingga US$ 1,6 miliar.

"Range yang sekarang dikaji oleh tim US$ 1,3-1,6 miliar kalau kita ambil angka US$ 1,6 mungkin angkanya kira-kira sekitar Rp 23-24 triliun kalau memang angkanya US$ 1,6 miliar," katanya.

"Nanti cost overrun ini akan diaudit terlebih dahulu oleh BPKP. Saya kira terlalu dini kalau kita menyebut angkanya cost overrun Rp 27 triliun," tambahnya.

(acd/hns)