Jakarta -
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sedang mengalami pembengkakan biaya proyek, meski begitu proyek ini diupayakan agar bisa terus berjalan. Bahkan, Presiden Joko Widodo pun memutuskan untuk memberikan dukungan APBN kepada proyek ini.
Lain Indonesia, lain lagi Malaysia. Di negara tetangga sejatinya juga punya proyek kereta cepat macam di Indonesia. Namun, kala biayanya bengkak proyek itu justru dihentikan, padahal pembangunan sudah mulai dilakukan.
Dalam catatan detikcom, yang dihimpun Kamis (14/10/2021), pada akhir tahun 2020, Malaysia memilih menghentikan proyek kereta cepat atau Proyek High-Speed Rail (HSR) yang telah disepakati sejak 2016 silam. proyek ini digarap Malaysia bekerjasama dengan Singapura, dengan niatan menghubungkan pusat kota dari kedua negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penghentian itu berakhir tepatnya pada 31 Desember 2020. Hal itu dilakukan karena kedua belah pihak tidak menemukan titik kesepakatan baru, salah satunya soal biaya proyek yang bertambah. Belum lagi, kondisi ekonomi Malaysia yang tidak memungkinkan di tengah pandemi COVID-19.
"Kedua Pemerintah telah melakukan beberapa diskusi terkait perubahan tersebut dan belum dapat mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, Perjanjian HSR telah berakhir pada 31 Desember 2020," kata para pemimpin Malaysia-Singapura, dikutip dari Channelnewsasia.
Malaysia nekat untuk membatalkan proyek itu meski harus membayar kompensasi kepada Singapura untuk biaya pembangunan yang telah dikeluarkan. Hingga Maret 2021, Malaysia diketahui telah membayar kompensasi sebanyak 102 juta dolar Singapura.
Sementara, biaya yang telah dikeluarkan Singapura untuk proyek tersebut lebih dari 270 juta dolar Singapura.
Asal tahu saja, transportasi kereta cepat sepanjang 350 kilometer (km) ini rencananya dibangun untuk menghubungkan dua pusat bisnis, yaitu Singapura dan Kuala Lumpur. Kehadiran kereta cepat ini disebut dapat memangkas waktu tempuh dari 4 jam lebih menjadi 90 menit saja.
Nah kalau di Indonesia ceritanya justru berbeda, proyek ini diprediksi akan membengkak biaya proyeknya hingga mencapai US$ 1,9 miliar atau sekitar Rp 26,9 triliun (dalam kurs Rp 14.200).
Bila ditotal dengan biaya saat ini, proyek kerja sama Indonesia-China ini telah menembus US$ 7,9 miliar atau mencapai Rp 113 triliun.
Lanjut membaca ke halaman berikutnya
Pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini boleh pakai dana APBN. Awalnya memang proyek ini digagas secara bussines to bussines, bahkan Presiden Joko Widodo pernah mengatakan proyek ini tak akan dibiayai negara.
Namun kini dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, kereta cepat Jakarta-Bandung boleh dibiayai APBN.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan perusahaan pelat merah yang patungan membangun proyek ini keuangannya terganggu imbas pandemi COVID-19. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan itu tak bisa menyetor modal untuk proyek ini dan butuh bantuan APBN.
"Mau tidak mau supaya kereta api cepat tetap dapat terlaksana dengan baik maka mau nggak mau kita harus minta pemerintah untuk ikut dalam memberikan pendanaan," kata Arya kepada wartawan.
Perlu diketahui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini digarap oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Perusahaan ini merupakan gabungan dari perusahaan Indonesia dan China. Porsinya, 60% dari KCIC milik PSBI, sisanya adalah milik gabungan perusahaan China.
Di sisi China, ada perusahaan gabungan Beijing Yawan. Sedangkan di sisi Indonesia ada gabungan BUMN dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), isinya adalah PT KAI, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, dan PTPN VIII.
Nah kesepakatannya, proyek ini dibiayai dari patungan modal semua perusahaan di KCIC dan pinjaman dari China Development Bank (CDB). Strukturnya, 75% pinjaman dan sisanya patungan modal KCIC. Di dalam KCIC, 60% patungan modal disetor oleh 4 BUMN yang berada di dalam PT PSBI.
Kembali ke Arya, dia mengatakan semua BUMN yang masuk dalam proyek ini sedang kesusahan imbas pandemi COVID-19. Wijaya Karya saat ini menurutnya sedang memiliki arus kas yang kurang baik karena ada pandemi Corona.
Kemudian, KAI dan Jasa Marga ikut mengalami imbas pandemi. Perjalanan masyarakat yang berkurang membuat KAI kehilangan penumpang, sementara Jasa Marga mengalami penurunan jumlah pengguna tol.
PTPN juga menghadapi permasalahan keuangan. Namun Arya tidak menjelaskan masalah apa yang mendera perusahaan perkebunan pelat merah itu.
"Ini membuat mereka tidak bisa menyetor dananya sesuai dengan apa yang kemarin dia persiapkan dalam planning tanpa ada Corona itu," papar Arya.
Di sisi lain, Arya menyatakan sejauh ini di luar negeri memang wajar pemerintah ikut andil dalam pendanaan kereta cepat. Hal ini sudah menjadi praktik umum.
"Di mana-mana, di hampir semua negara itu pemerintah memang ikut campur juga dalam pendanaan kereta api cepat," jelas Arya.
.webp)
