1.937 Km Jalur Kereta Api Dibangun Sejak 2006, Ini Rinciannya

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) telah membangun sekitar 1.937 Km jalur kereta api (KA). Pembangunan tersebut rampung dalam kurun waktu 15 Tahun atau sejak DJKA dibentuk pada tahun 2006.

"Pembangunan jalur KA yang dilakukan meliputi pembangunan jalur baru, maupun peningkatan dan reaktivasi jalur-jalur lama," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis, Jumat (26/11/2021).

Di acara webinar '15 Tahun DJKA, Merajut Asa Perkeretaapian Indonesia', Kamis (25/11), Budi merinci sejumlah proyek prioritas pembangunan jalur KA. Beberapa di antaranya jalur ganda kereta api lintas Utara dan Selatan Jawa, Kereta Bandara di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Solo, Yogya dan Jakarta.

Menurutnya, DJKA juga telah mendorong peningkatan pelayanan perkeretaapian nasional pada kurun waktu 2006-2021. Misalnya dengan membangun maupun merevitalisasi dan merenovasi sejumlah stasiun kereta api di berbagai daerah. Selain itu juga membangun kereta api perkotaan, baik KRL, LRT, maupun MRT. Dengan begitu diharapkan bisa mempermudah mobilitas masyarakat, sekaligus mengurangi tingkat polusi udara.

Budi menyebut DJKA juga memberikan subsidi, baik dalam skema angkutan perintis maupun dalam bentuk Public Service Obligation (PSO), agar moda ini memiliki harga yang terjangkau sehingga dapat melayani masyarakat dari segala kalangan.

Dikatakannya, DJKA terus berupaya meningkatkan aspek keselamatan perjalanan kereta api, yaitu dengan cara menghilangkan perlintasan sebidang dengan membangun underpass, overpass dan upaya lainnya, meningkatkan sistem persinyalan dan pengawasan serta pengujian perkeretaapian.

Melalui pembangunan tersebut, sampai dengan saat ini angkutan KA telah melayani hingga lebih dari 3,7 miliar penumpang serta lebih kurang 426 juta ton komoditas logistik yang diangkut. Selain itu, perjalanan KA juga menjadi semakin selamat, aman, dan nyaman, serta ketepatan waktu meningkat.

"Sejumlah pembangunan di sektor perkeretaapian yang dilakukan adalah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia, serta untuk mewujudkan pelayanan yang andal, berdaya saing, dan bernilai tambah," katanya.

Ia menjelaskan pihaknya akan terus berupaya membangun sektor perkeretaapian nasional yang inklusif. Salah satunya yaitu dengan mendorong keterlibatan masyarakat serta pelaku usaha.

"Kita ingin membangun sektor perkeretaapian dengan pendekatan multioperator dan membuka ruang bagi para pihak untuk bersama-sama membangun dan memajukan sektor ini," ucap Menhub.

Budi menjelaskan, UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mensyaratkan kemudahan melakukan usaha di sektor perkeretaapian. Hal tersebut kemudian diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, yang bertujuan untuk meningkatkan indeks kemudahan berusaha di sektor perkeretaapian, sehingga semakin banyak operator yang muncul.

Budi pun memberikan apresiasi kepada seluruh insan transportasi perkeretaapian, baik dari unsur pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan swasta serta kalangan akademisi, atas dedikasi dalam rangka memajukan transportasi kereta api. Kendati demikian, dia mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi demi mengoptimalkan layanan perkeretaapian nasional.

"Kami terus berupaya melakukan pembangunan sektor perkeretaapian, yang dapat mendukung program pemulihan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi di sektor riil dan industrialisasi serta penyediaan infrastruktur dasar, infrastruktur ekonomi dan infrastruktur perkotaan," tuturnya.

Sebagai informasi, acara ini turut hadir sejumlah narasumber yaitu Sesditjen Perkeretaapian Zulmafendi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Josaphan Rizal Primana, Ketua MTI Agus Taufik Mulyono, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno dan dari kalangan selebriti pengguna kereta api Olivia Zalianty.