.webp)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan tiga proyek perkeretaapian prioritas dalam rencana kerja pemerintah 2022. Ada kereta cepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Semarang.
"Pada 2022 sasaran prioritas nasional yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar melalui major project kereta cepat pulau Jawa," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (9/2/2022).
Lebih rinci dijelaskan, pada 2022 akan dilakukan penataan emplasemen Stasiun Padalarang dan Stasiun Bandung untuk Konektivitas Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) antara Stasiun Padalarang-Stasiun Bandung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Jakarta-Semarang Bakal Ada Kereta Cepat |
Selain itu akan dilakukan pendampingan pelaksanaan perancangan dasar jalur kereta api tambahan Jakarta-Surabaya. Ada juga terkait fasilitas operasi Stasiun Padalarang.
Selain kereta cepat, proyek prioritas lainnya pada 2022 yaitu pembangunan sistem kereta api Makassar-Parepare pada segmen Maros-Kabupaten Barru sepanjang 59,6 km dan siding KA Mangilu-Tonasa 1,5 km.
Proyek prioritas ketiga adalah pengembangan sistem angkutan umum massal di enam wilayah metropolitan, yakni pembangunan jalan KA layang Medan-Binjai di kawasan perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro), kemudian double track Kiaracondong-Cicalengka di Bandung Raya, dan sejumlah proyek fasilitas perkeretaapian di wilayah Jabodetabek.
Selain pembangunan dan peningkatan prasarana perkeretaapian, pihaknya juga memprioritaskan program pelayanan kereta api perintis di sejumlah daerah.
Di antaranya, subsidi perintis lintas Krueng Geukeuh-Kuta Blang, Tebing Tinggi-Kuala Tanjung, Binjai-Besitang, Lubuk Alung-Kayu Tanam, KA Bandara Internasional Minangkabau, subsidi LRT Sumatera, subsidi perintis KA Makassar-Pare pare, dan subsidi perintis lintas Purwosari-Wonogiri.
"Kami akan mempercepat pelaksanaan program dengan berkoordinasi dengan semua stakeholder. Selain itu, juga meningkatkan kualitas belanja agar efisien serta meningkatkan monitoring, evaluasi, dan pengawasan internal," ujar Zulfikri.
(aid/ara)
