.webp)
Hari ini resmi dilakukan penandatanganan perjanjian pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan begitu proyek pembangunan bisa dimulai.
Agenda tersebut turut dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, Gubernur Bali Wayan Koster dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Bali.
"Pembangunan jalan tol yang sudah selalu kita laksanakan, saya hanya ingin ungkapkan selamat bekerja dan saya akan pantau betul karena tadi dikatakan pembangunan dimulai pada 2022. Biasanya 'Kau yang berjanji kau yang mengakhiri!'," tegas Basuki dalam acara Penandatanganan Perjanjian Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Selasa (8/3/2022)
Basuki juga mengatakan akan selalu memantau setiap pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi yang direncanakan bisa diselesaikan pada tahun 2024.
"Jadi saya ingin monitor betul karena ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa pembangunan infrastruktur sebisanya akan diselesaikan pada tahun 2024," kata Basuki.
Demi menjaga pembangunan-pembangunan infrastruktur bisa terealisasi secara matang dan bermanfaat bagi masyarakat, Kementerian PUPR juga tidak akan melakukan pembangunan infrastruktur baru pada tahun 2023.
"Kami dari Kementerian PUPR mengimplementasi arahan itu, tidak akan ada pembangunan baru di 2023 kecuali menyelesaikan pembangunan-pembangunan yang sudah kita mulai pada tahun 2022-2023. Sehingga kami betul-betul supaya nanti semua pembangunan sudah siap untuk dimanfaatkan," ujar Basuki.
Ia juga turut mengingatkan kepada segenap jajaran yang berkontribusi dalam pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi untuk terus solid dan bekerja sama demi hasil yang maksimal.
"Sekali lagi, Kepala BPJT akan dapat dioperasikan pada November 2024, saya kira kita akan berusaha sekuat tenaga bersama-sama, buat saya kalau kita sudah menandatangani ini adalah satu tim, kita semua satu tim, sakitnya bapak sakitnya kami, bahagianya bapak juga bahagianya pak gubernur," jelasnya.
Basuki turut berpesan untuk mencari kontraktor yang baik dan benar karena pembangunan ini milik pemerintah, sehingga tidak bisa sembarangan dalam memilih kontraktor pembangunan kedepannya.
"Satu pesan saya hanya ingin mengingatkan kepada semua. Tata kelola financing maupun tata kelola pelaksanaannya, sehingga kami sudah menyerahkan kepada bapak ini, tinggal anda memilih kontraktor nya. Harus memilih dengan tata kelola yang baik, ini bukan barangnya bapak ini barang pemerintah," imbuh Basuki.
"Tata kelola harus tetap dijaga, nggak 'seenak udel e dewe' untuk memilih para kontraktor. Karena tujuannya hanya satu kualitas yang baik dan tata kelola yang baik," tambahnya.
(das/das)
