.webp)
Begitu besar potensinya terhadap perekonomian dalam negeri, maka Kementerian PUPR mengajak kepada para seluruh pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN dapat menggelontorkan anggaran bagi produk dalam negeri.
Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, yakni mengalokasi anggaran sebanyak 40% dari anggaran yang dimiliki untuk disalurkan kepada produk UMKM. Jadi, total anggaran yang berpotensi diberikan kepada pelaku UMKM lokal dapat mencapai sekitar Rp 400 triliun.
Dengan gelontoran anggaran dari seluruh instansi pemerintah pusat, akan dapat menstimulus pertumbuhan perekonomian sekitar 1,1%. Kemudian, dari anggaran yang digelontorkan oleh perusahaan milik negara (BUMN) dapat menstimulus sekitar 0,4%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa yang telah diarahkan Bapak Presiden khususnya pada 24 Mei 2022 lalu, dapat kita jalankan dan laksanakan sebaik-baiknya," kata Zainal.
Diharapkan, dengan anggaran masif itu, akan membuat Indonesia bergerak maju dalam penggunaan produk lokal UMKM. Mengingat, banyak peluang-peluang yang mampu dioptimalkan menjadi pundi-pundi keuntungan bagi para pelaku UMKM untuk ekonomi negara.
"Memberi kesempatan dan peluang yang lebih baik kepada pelaku UMKM penghasil produk dalam negeri," pungkas Zainal.
Gelaran Business Matching menjadi angin segar bagi pelaku UMKM untuk bangkit. Dari penyelenggaraannya, K/L, BUMN dan Pemerintah Daerah akan memberikan komitmen pengadaan barang dan jasanya dengan belanja menggunakan produk dalam negeri khususnya produk UMKM.
Berkaca dari mulai membaiknya penanganan pandemi COVID-19 di dalam negeri, pemerintah pun memproyeksikan pada 2022, potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja pemerintah mencapai Rp 1.485 triliun. Rinciannya, belanja K/L sebesar Rp 526 triliun, Pemda Rp 535 triliun, dan BUMN sebesar Rp420 triliun.
Rangkaian kegiatan Business Matching diharapkan dapat menggeliatkan perekonomian pelaku UMKM melalui pembelian dan penggunaan di instansi pemerintah. Di sisi lain pelaku industri dalam negeri atau UMKM, IKM, dan artisan pun akan mendapatkan jaminan pasar sehingga dapat mempersiapkan produksinya untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar pemerintah.
(hns/hns)
