.webp)
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak pernah luput dari permasalahan. Salah satu masalah utamanya adalah pembiayaan. Saat ini, kereta cepat disebut-sebut mengalami pembengkakan biaya pembangunan.
Saking besarnya pembengkakan biaya itu, pihak China yang diajak untuk bekerja sama membangun proyek tersebut blak-blakan meminta pemerintah ikut menambal bengkak biaya proyek. Padahal, sejak awal kereta cepat Jakarta-Bandung digadang-gadang pemerintah tak akan memakan uang APBN dan menjadi proyek bussines to bussines antar perusahaan China dan Indonesia.
Terbaru, China Development Bank (CDB) meminta pemerintah Indonesia menutup pembengkakan biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang beberapa waktu lalu disampaikan adanya permasalahan cost over run. Tentang cost over run ini setahu saya masih dibahas karena ada permintaan agar cost over run ini juga dicover oleh pemerintahan Indonesia," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (26/7/2022) yang lalu.
Wahyu menambahkan, soal permintaan dari China, Kementerian Keuangan akan membahas bagian kewajiban Indonesia yang berkaitan dengan pembangunan proyek, bukan cost overrun.
Bengkaknya biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung karena molornya dari target awal yang dicanangkan 2019. Nyatanya sampai 2022 saat ini, pembangunan masih tetap berjalan.
Perkiraan Jumlah Biaya Bengkak
Dalam catatan detikcom, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung awalnya diestimasi hanya memakan biaya US$ 5,5 miliar, kemudian membengkak jadi US$ 5,8 miliar dan meningkat lagi jadi US$ 6,07 miliar. Saat itu ditargetkan pembangunannya bisa selesai 2019.
Terbaru, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diperkirakan ada pembengkakan biaya lagi mencapai US$ 1,176-1,9 miliar, menjadi maksimal US$ 7,97 miliar.
Menurut Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Alia Karenina proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan akan mengalami pembengkakan biaya hingga Rp 16,8 triliun.
"Review Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkirakan cost overrun sebesar US$ 1,176 miliar atau setara dengan Rp16,8 triliun," Alia dalam keterangannya kepada detikcom, Minggu (31/7/2022).
Dia pun menyatakan memang benar pihak China telah meminta Indonesia mengambil bagian ke biaya bengkak proyek kereta cepat. Namun, bukan berarti pemerintah akan langsung menyetujui permintaan itu.
Alia bilang saat ini sebetulnya masih ada pembahasan di tingkat pemerintah untuk memastikan langkah pemerintah sesuai aturan yang berlaku.
"Permintaan ini tidak serta merta langsung disetujui pemerintah dan masih akan dilakukan pembahasan untuk memastikan jika memang pemerintah turut menanggung beban cost over run, maka itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata
Alia menambahkan kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan merupakan proyek investasi antara konsorsium Indonesia dan China melalui PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), serta didanai oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB).
Jika sudah selesai nanti, Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan membentang sepanjang 142,3 kilometer (km) dengan menghubungkan 4 stasiun yakni Stasiun Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur, Karawang, Walini dan Tegalluar. Jika menempuh perjalanan langsung diperkirakan hanya butuh waktu 36 menit.
Terbaru, Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditargetkan akan diuji coba pada November 2022 ini. Jokowi bersama Presiden China Xi Jinping akan menjajalnya sekaligus menghadiri agenda G20 di Bali.
Meski begitu, Kereta Cepat Jakarta-Bandung belum akan dibuka untuk umum tahun ini. Masyarakat ditargetkan baru bisa menjajalnya pada Juni 2023.
Proyek Kereta Cepat Boleh Pakai APBN
APBN memang diperbolehkan untuk disuntikkan ke proyek kereta cepat. Oktober 2021 yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1O7 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Dalam beleid itu ada beberapa perubahan kebijakan mencolok yang dilakukan. Misalnya pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini akan dibiayai salah satunya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal dulu Jokowi sempat menegaskan bahwa proyek itu tidak akan dibiayai oleh APBN.
"Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal," bunyi pasal 4 ayat 2.
Dalam pasal 4 ayat 1 huruf c sendiri berbunyi pendanaan dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bersumber dari (c) pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Disebutkan juga pendanaan bisa dilakukan melalui penerbitan obligasi oleh konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahaan patungan. Selain itu juga bisa dilakukan pinjaman konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral.
Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 4 ayat 3 tentang pembiayaan dari APBN dilakukan berupa penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium BUMN dan/atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara.
Jokowi sendiri sejatinya pernah mengatakan bahwa dirinya tak ingin proyek Kereta Cepat dibiayai oleh APBN. Menurut catatan detikcom, Jokowi pernah mengucapkan hal itu saat peresmian groundbreaking proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung pada Januari 2016.
Dia mengatakan bahwa pembangunan proyek kereta cepat murni memakai dana investasi dan pinjaman tanpa jaminan pemerintah.
"Saya tidak mau kereta cepat ini menggunakan APBN," kata Jokowi di lokasi groundbreaking kereta cepat di kawasan Walini, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1/2016) silam.
(hal/eds)
