.webp)
Setelah Jepang dan Inggris, giliran Korea Selatan yang menyatakan minatnya untuk ikut menggarap proyek pengembangan MRT Jakarta. Diketahui, pemerintah Korea Selatan bakal berpartisipasi dalam pembangunan MRT Fase 4 Fatmawati-Kampung Rambutan.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara pemerintah Korea Selatan dan pemerintah Indonesia di Bali, Senin (14/11) kemarin.
Penandatanganan ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korsel Won Hee-Ryong, Dubes RI untuk Korsel Gandi Sulistiyanto, serta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Diketahui, MoU yang ditandatangani dengan Korea Selatan merupakan tindak lanjut dari pembicaraan pada kegiatan 28th ASEAN Transport Minister Meeting pada 16-17 Oktober 2022 lalu. Dalam pertemuan bilateral, Korea Selatan (Korsel) menyampaikan minatnya untuk turut berpartisipasi membangun MRT Jakarta Fase 4 dengan lintas Fatmawati-Kampung Rambutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Indonesia dan Korsel memiliki hubungan yang dekat. Menurutnya, kedua negara secara intensif membuka berbagai peluang kerja sama, termasuk di sektor transportasi.
"Saya melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan pada bulan Juni 2022 lalu, untuk membuka peluang kerja sama dengan pemerintah Korsel. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Korsel, akhirnya pada hari ini kedua negara telah mencapai kesepahaman bersama dengan ditandatanganinya MoU," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/11/2022).
Dia berharap kerja sama ini dapat mempercepat pengembangan MRT di Jakarta. Mengingat kehadiran MRT yang dinilai menjadi solusi mengurangi kemacetan. Selain itu juga ramah lingkungan, sehingga mampu mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas udara bersih.
"Kedua negara akan terus meningkatkan kerja sama tidak hanya di sektor perkeretaapian, tetapi juga di sektor darat, laut, dan udara," tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Budi mengungkapkan banyak negara yang berkeinginan untuk melakukan investasi pembangunan infrastruktur transportasi di RI, khususnya MRT.
Dikatakannya, pemerintah Indonesia juga memanfaatkan momentum KTT G20 untuk membuka peluang kerja sama pembangunan infrastruktur transportasi dengan banyak negara, melalui pendanaan kreatif non-APBN. Hal ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat terus dilakukan dalam rangka meningkatkan konektivitas dan daya saing negara, di tengah keterbatasan APBN.
(ega/ega)
