Sederet PR Pemprov DKI Sebelum Terapkan Jalan Berbayar di Jakarta

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerapkan electronic road pricing (ERP) kembali mencuat akhir-akhir ini. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta sebelum menerapkan kebijakan ini.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, transportasi umum di Jakarta sudah cukup memadai untuk mendukung kebijakan tersebut. Sayangnya, transportasi umum ini belum masuk ke kawasan perumahan. Menurutnya, akan lebih baik jika transportasi umum ini bisa masuk ke kawasan perumahan.

Lebih lanjut, ia menuturkan salah satu strategi yang dapat dilakukan supaya penerapan ERP bisa dilakukan dengan baik yaitu harus ada sosialisasi terlebih dahulu.

"Mestinya kalau nanti sudah ada sosialisasi ya, memang direkomendasi 25 jalan tapi jangan langsung 25 lah, coba satu dulu di mana, sambil pelan-pelan (dicoba), terus seperti itu," kata Djoko kepada detikcom, Kamis (12/1/2023).

Dirinya juga menjelaskan, dalam transportasi kota dikenal push and boost strategy. Boost strategy contohnya menyediakan transportasi publik, jalan khusus untuk pejalan kaki yang bagus, dan jalur sepeda.

Sementara itu, push strategy yaitu mendorong orang atau memaksa orang supaya mau pindah menggunakan transportasi publik, contohnya seperti kebijakan ganjil genap dan 3 in 1. Menurutnya, kebijakan ERP ini masuk ke dalam push strategy, salah satu alat pengendali orang untuk beralih ke angkutan umum. Kebijakan ini sudah diterapkan di beberapa negara, contohnya Singapura, Inggris, dan Swedia.

Ia juga berharap kebijakan ini bisa diimplementasikan dengan efektif. Pasalnya, uang yang didapat dari ERP ini bisa digunakan untuk keperluan menunjang lainnya.

"Harapan saya harus efektif itu karena nantikan dalam mengaturnya sudah nggak pakai orang lagi, nanti besarannya juga dapat uang tadi. Uangnya itu untuk apa? Untuk perbaikan public transport. Bisa aja gini, bisa dimurahin lagi (tarif) public transport, ya boleh aja, sah itu," tuturnya.

Namun demikian, apabila penerapan ERP masih belum efektif untuk mengurai kemacetan Jakarta, ia memiliki beberapa usulan.

"Parkirnya dimahalin, pajak kendaraannya ditinggiin, kewajiban tiap mau beli mobil harus punya garasi. Nah, semua udah punya Perdanya ini, tinggal digoalkan," tuturnya.

Ia juga memberikan saran untuk mengkaji kebijakan ini lagi, terutama bagi kendaraan dari luar Jakarta apakah nantinya juga ikut terkena kebijakan ERP atau tidak ketika memasuki kawasan Jakarta.

Rencana ERP sejak 2003. Berlanjut ke halaman berikutnya.