Kemenhub Ungkap Alasan Konsesi KCIC Belum Juga Diperpanjang

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka-bukaan soal perkembangan permintaan perpanjangan konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung dari PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Kemenhub menegaskan masih butuh waktu untuk mengkaji permintaan tersebut.

Namun, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan sampai saat ini pengkajian untuk perpanjangan konsesi kereta cepat belum juga dimulai oleh pihaknya. Pasalnya, pihak KCIC yang meminta perpanjangan konsesi belum menyetor data-data pendukung untuk masuk dalam kajian Kemenhub.

Sampai saat ini, pihak Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, menurut Adita belum menerima satupun data-data pendukung untuk kajian perpanjangan konsesi dari KCIC.

"Kalau konsesi ini kan kita harus melakukan kajian dan dasarnya data-data, harus di-submit pihak KCIC. Informasi dari DJKA sampai saat ini pihak KCIC sendiri belum sampaikan datanya, bagaimana kita lakukan kajian karena datanya belum lengkap. Ini yang kami tunggu," ungkap Adita ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Adita bilang Kemenhub tak mematok tenggat waktu untuk penyetoran data pendukung perpanjangan konsesi. Hanya, dia bilang lebih baik data-data itu secepatnya disetor oleh KCIC. "Kita ingin secepatnya, cuma kita sudah sering dorong KCIC lakukan submission datanya," ujar Adita.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pernah mengatakan sebetulnya perpanjangan konsesi KCIC di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa saja dilakukan. Syaratnya adalah harus ada tambahan-tambahan investasi yang dilakukan KCIC.

"Saya meng-consider itu bisa dilakukan. Tapi memang kalau itu 80 tahun ada kewajiban dari kereta cepat untuk menambah hal-hal yang diinvestasikan. Karena by law, 80 tahun ini bisa," papar Budi Karya ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2022) yang lalu.

Surat perpanjangan konsesi KCIC sendiri sebelumnya sudah diterima Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sejak Agustus lalu lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022.

Alasan KCIC Minta Konsesi 80 Tahun

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi sudah pernah menjelaskan soal alasan permohonan tambahan waktu konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung. KCIC yang menjadi operator kereta cepat meminta konsesi diperpanjang dari awalnya 50 tahun setelah waktu operasional menjadi 80 tahun.

Dwiyana mengatakan pihaknya meminta perpanjangan konsesi karena banyak perubahan situasi dan kondisi di lapangan yang membuat indikator investasi berubah.

"Kenapa KCIC meminta permohonan perpanjangan konsesi dari 50 tahun? Pertimbangan KCIC memang banyak situasi kondisi di lapangan yang berubah, jadi indikator investasi juga banyak berubah," papar Dwiyana ketika ditemui wartawan usai rapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2022) yang lalu.

Dwiyana mengungkapkan beberapa perubahan yang menurutnya dapat mengubah indikator keuntungan investasi. Pertama, perubahan perkiraan jumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung dalam studi kelayakan 2017, KCIC dan Lembaga Afiliasi Penelitian Indonesia (LAPI) Institut Teknologi Bandung (ITB) memperkirakan penumpang kereta cepat 60 ribuan per hari.

Namun kini, jumlah itu turun sampai ke setengahnya. Ada kemungkinan hal itu terjadi karena dampak COVID-19 yang membuat kantong masyarakat belum kembali pulih.

"Demand forecast dari LAPI ITB itu 60 ribu, saat ini dibuat Polar UI cuma 29 ribu. Itu mempengaruhi kondisi investasi kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu kami kira lebih karena dampak COVID-19," ungkap Dwiyana.

Faktor kedua adalah hilangnya pendapatan dari pengembangan kawasan transit oriented development (TOD). Pihaknya terpaksa menunda beberapa pengembangan TOD di kawasan sekitar proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Karena beberapa pertimbangan kita postpone (pengembangan TOD) saat ini. Karena kita fokus anggaran yang ada menyelesaikan konstruksi dan ada kendala setoran modal PTPN VIII dalam bentuk lahan tidak disetujui pemegang saham. Kemudian termasuk juga adanya kenaikan biaya proyek atau cost overrun," ungkap Dwiyana.