Pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur di tanah air, demi meningkatkan konektivitas dan ekonomi di daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap para menteri-menterinya.
Namun sejumlah tantangan pun harus dihadapi demi menyelesaikan tugas tersebut, terutama menyangkut masalah pembiayaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, biaya pembangunan infrastruktur yang sangat besar tidak dapat tertutupi hanya dengan mengandalkan dana APBN.
"Kalau kita lihat infrastruktur gap RI itu luar biasa, ratusan bahkan ribuan triliun gap-nya. Kebutuhan air bersih, jalan raya, belum bendungan irigasi, kita bicara kereta api, satelit, itu semuanya begitu besar. Kalau menunggu ketersediaan APBN setiap tahun, itu akan forever," katanya, dalam sesi diskusi di acara Innovative Financing in Unity secara daring, Rabu (3/1/2023).
Di sisi lain, ia mengungkapkan kebutuhan pembangunan infrastruktur selalu menjadi hal mendesak bagi pemerintahan. Apalagi, Indonesia sendiri tengah berupaya untuk keluar dari middle income trap atau jebakan pendapatan kelas menengah.
Oleh karena itulah, innovation financing atau inovasi pembiayaan menurutnya sangat penting untuk dilakukan. Skema ini melibatkan pihak swasta lewat berbagai metode, salah satunya Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema ini pun dipelajarinya dari banyak negara di dunia.
Basuki Curhat Dana Talangan Lama Cair
Dalam momentum yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga menyampaikan keresahannya menyangkut dana talangan pembebasan lahan yang tak kunjung cair.
Basuki menjelaskan, inovasi pembiayaan lewat penggunaan dana talangan ini menjadi salah satu kunci dalam mempercepat eksekusi pembangunan, khususnya jalan tol. Nantinya dana talangan tersebut akan diganti oleh Kementerian Keuangan lewat Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Hanya saja, pengembalian dana talangannya terbilang cukup lama.
"Nanti digantikan oleh Bu Menteri Keuangan melalui LMAN. Walaupun waktunya lama. Kan bangunnya cepet, ganti duitnya lama," kata Basuki di hadapan Sri Mulyani.
Lebih lanjut Basuki mengatakan, dana talangan ini menjadi salah satu alternatif pembiayaan di luar APBN. Bahkan tanpa adanya inovasi pembiayaan berupa dana talangan ini, Jalan Tol Trans Jawa sepanjang 1.830 km tidak mungkin bisa terselesaikan pada 2019 silam.
"Ini kita merayu penyedia jasa atau pemrakarsa untuk bisa mengadakan tanah dengan dana talangan. Ini inovatif, belum pernah dilaksakana sebelumnya. Jadi lebih cepat (pembangunannya)," imbuhnya.
Adapun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sumber pendanaan dari APBN hanya memiliki porsi sebesar 30-40%. Oleh karena itu, Basuki mengatakan, pihaknya tetap perlu mencari alternatif sumber pendanaan lainnya.
Budi Karya Keluhkan Lamanya Proses KPBU
Budi Karya pun turut menyampaikan keluhannya perkara lamanya proses pembiayaan lewat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Bahkan hal ini sempat membuat dirinya ditegur Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Saya pernah ditegur Pak Presiden, 'ini kok nggak mulai-mulai proyeknya?' 'Pak ini belum financial close' saya jawab seperti itu, lalu 'opo kui (financial close)," kata Basuki sambil meniru pernyataan Jokowi.
Adapun lamanya proses financial close ini disebabkan oleh proses KPBU yang memakan waktu hingga 1 tahun. Padahal skema pembiayaan ini sangat penting sebagai alternatif untuk pemanfaatan aset dan pembangunan infrastruktur, tanpa terlalu bergantung dengan dana APBN.
"Saya ada catatan, proses KPBU sampai financial close itu lama sekali, 1 tahun. Saya sudah berulang kali menyatakan bahwa ini too long. Sehingga kadang-kadang kita itu frustrasi, kapan financial close-nya," ujarnya.
Oleh karena itu, pun menyampaikan keluhannya ini langsung di depan Sri Mulyani dengan harapan kalau proses KPBU ini ke depannya tidak akan menghabiskan waktu hingga 1 tahun lamanya.
"Kalau Bu Menteri yang ngomong, biasanya didengerin. Jadi saya nitip omongan aja gitu apa yang terjadi dalam proses-proses kita," imbuhnya.
Budi mengatakan proses KPBU, terutama availability payment, ini memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi pembiayaan. Apalagi mengingat minat para investor yang cukup tinggi, terutama pada pembangunan Transit Oriented Development (TOD).
"Dan (TOD) itu bisa di-develop tanah-tanah yang tak berfungsi akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Saya yakin PII dan SMI dengan arahan Bu Menteri bisa memberikan kami kesempatan apakah itu dengan available payment atau bentuk lain," kata Budi.
Sebagai tambahan informasi, pemerintah juga telah menggelontorkan dana penjamin senilai Rp 94 triliun melalui PT PII untuk proyek infrastruktur yang tengah bangun. Saat ini telah ada 48 proyek infrastruktur dengan nilai mencapai Rp533 triliun dan nilai penjaminan Rp94 triliun. Sebanyak 20 proyek di antaranya merupakan proyek di bawah naungan Kementerian PUPR.
Simak Video 'Sri Mulyani Jelaskan Isu 13 Ribu Pegawai Kemenkeu Tak Lapor Harta':
