Jakarta -
Pemerintah Provinsi Bali punya rencana untuk membangun moda transportasi kereta ringan alias LRT. Dalam studi terakhir, butuh biaya Rp 10 triliun untuk mewujudkan pembangunan LRT di Pulau Dewata.
Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengungkapkan saat ini pulau Bali memang membutuhkan transportasi umum. Secara spesifik, menurutnya transportasi berbasis rel dengan sarana kereta yang bisa mengangkut banyak orang jadi solusinya.
Dia bilang jalan raya di Bali sudah terlalu macet, khususnya untuk wilayah ramai macam Denpasar. Maka dari itu, LRT bisa jadi solusi untuk memperbanyak angkutan umum di Bali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di Bali menurut saya memang sangat perlu moda transportasi umum, khususnya yang berbasis rel. Saat ini saja jalan raya di Bali sudah sering macet, khususnya akses ke Denpasar. Bila suatu komunitas kawasan itu populasinya telah mencapai 5 juta penduduk memang selayaknya memerlukan transportasi berbasis rel, baik KA, MRT, atau LRT," ujar Deddy ketika dihubungi detikcom, Jumat (12/5/2023).
Lebih lanjut, Deddy mengungkapkan bila ada rencana pengembangan angkutan umum di Bali, ada baiknya dikhususkan untuk kebutuhan wisatawan.
Menyoal pemilihan rute misalnya, lebih baik angkutan umum di Bali diintegrasikan dengan tempat-tempat wisata dan simpul transportasi. Misalnya saja integrasi antara bandara ke hotel, tempat wisata, ataupun tempat pertunjukan.
"Bila ada angkutan massal baru di Bali saya pikir lebih baik prioritas untuk wisatawan. Jadi dari bandara terintegrasi antar moda transportasi menuju tempa-tempat wisata berikut terintegrasi dengan fasilitas industri pariwisata. Misalnya, ke hotel atau penginapan, pasar-pasar seni, tempat pertunjukan, terminal, stasiun, pantai, restoran, dan lain-lain," ungkap Deddy.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
Di lain pihak, Ketua Forum Perkeretaapian dan Angkutan Antar Kota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana juga senada soal kebutuhan transportasi umum di Bali. Sama seperti Deddy, dia mengatakan pengembangan transportasi umum di Bali urgensinya sudah tinggi.
Tapi, menurut Aditya, pengembangan LRT tidak menjadi solusi yang dia sarankan dalam waktu dekat. Pasalnya, pengembangan LRT perlu kajian yang mendalam dan tidak bisa tergesa-gesa saja untuk dilakukan.
"Bali sendiri memang sangat memerlukan transportasi publik karena memang di wilayah itu minim transportasi umum, tetapi menurut saya untuk pengembangan LRT itu perlu kajian yang mendalam terutama dari sisi biaya investasi yang relatif tinggi serta faktor pengadaan lahan yang sulit," ungkap Aditya kepada detikcom.
"LRT juga masa konstruksinya sangat panjang dan sering terkendala pembiayaan dan pengadaan lahan," ujarnya.
Daripada LRT, Aditya lebih menyarankan Pemprov Bali memaksimalkan angkutan umum berbasis jalan di Bali. Armada angkutan umum direvitalisasi dan diperbanyak. Menurutnya, hal ini bisa dilakukan lebih cepat dan juga lebih murah daripada membangun LRT.
"Kalau dalam tahap waktu dekat, sebenarnya lebih baik memaksimalkan dulu angkutan umum berbasis jalan atau merevitalisasi sistem angkutan umum berbasis jalan di sana. Karena itu akan memakan waktu lebih cepat dan biaya yang lebih rendah," sebut Aditya.
Sebelumnya, wacana pembangunan LRT di Bali kembali mencuat setelah pertemuan Gubernur Bali Wayan Koster dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins di Gedung Jayasabha, Denpasar, Kamis 11 Mei kemarin.
Owen Jenkins mengatakan pihaknya memiliki minat untuk membahas kerja sama transportasi proyek kereta api, khususnya LRT, pasalnya moda transportasi itu disebut salah satu yang energinya ramah lingkungan.
"Saya sangat tertarik membahas transportasi berkelanjutan. Kami ingin mempelajari lebih lanjut tentang rencana pemerintah provinsi untuk mendekarbonisasi sistem transportasi publiknya," ujar Jenkins, dikutip dari detikBali, Rabu (10/5/2023).
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta mengatakan rencana pengembangan transportasi LRT sudah dibahas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas.
Terakhir, pihak Pemprov yang sudah bekerja sama dengan pihak Korea sudah melakukan feasibility study atau analisis kelayakan proyek. Dari hasil studi itu, LRT Bali disebut butuh biaya pembangunan mencapai Rp 10 triliun.
"Yang jelas, dari hasil yang keluar perkiraan itu anggaran Rp 10 triliun, untuk pembiayaan infrastruktur dan prasarananya," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta.
.webp)
