.webp)
2. RI Ditagih Rp 1,2 T
Di sisi lain, Musfihin mengatakan, pemilihan kontraktor sepenuhnya dilakukan oleh Roatex Zrt yang berbasis di Hungaria, yakni perusahaan induk dari RITS. Dalam hal ini, RITS yang berbasis di Indonesia tidak punya otoritas untuk memilih. Adapun kontraktor dari sistem ini ialah Multi Contact Zrt, yang juga berbasis di Hungaria.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun biaya yang harus dibayarkan kepada kontraktor untuk membayar sistem senilai US$ 80 juta atau setara Rp 1,2 triliun (kurs Rp 15.000/US$). Dalam hal ini, Roatex Zrt ternyata sudah membayarkan uang tersebut kepada kontraktor, yang mana seharusnya invoice dibayarkan oleh RITS.
Atas dasar hal ini, Roatex Zrt pun meminta RITS membayarkan dana tersebut. Sementara, RITS menolak untuk membayar lantaran dalam perjanjiannya, uang akan dibayarkan setelah sistem tersebut rampung.
"Kami RITS yang berkontrak dengan pemerintah dan kami tidak ingin ini di-deliver sistem yang belum sempurna, kita menolak. Walaupun kita diperintahkan untuk bayar (US$ 80 juta)," imbuhnya.
3. Hungaria Copot Direksi Indonesia
Imbas dari kondisi ini, Musfihin mengatakan, dirinya beserta jajaran direksi asal Indonesia dicopot dari posisinya di RITS. Langkah ini berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Roatex Zrt. Karena hal ini, seluruh jajaran direksi ROTS tidak ada yang berasal dari Indonesia.
"Karena perbedaan visi yang keras ini BOD (board of director) dari PT RITS, khususnya yang orang Indonesianya sejak tanggal 22 (Mei) kemarin kita diberhentikan, di-dismiss. Jadi saya sudah tidak lagi, secara legal diberhentikan dari dirut. Diganti dirutnya oleh orang Hungaria," ungkapnya.
Dengan demikian, saat ini posisi Direktur Utama RITS berdasarkan keputusan tersebut ialah Attila Keszeg. Sementara posisi Direktur RITS dipegang oleh Orozs Gyula. Adapun dala,m susunan sebelumnya, posisi Dirut dipegang oleh Musfihin. Kemudian, Direktur Keuangan diisi oleh Peter Ong, dan Direktur Teknologi diisi oleh Orozs Gyula.
Namun memang untuk posisi RITS sendiri, 99% sahamnya dipegang oleh Roatex Zrt sementara 1% sisanya dipegang oleh individu dari Hungaria pula. Dengan demikian, 100% sahamnya dipegang oleh Hungaria.
Oleh karena itulah, mengenai bagaimana kelanjutan dari rencana penerapan sistem ini maupun kerja sama dengan kontraktor ke depannya akan kembali ke tangan pemerintah, mengingat MLFF sendiri juga masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN).
"Saya kira secara keseluruhan kami minta pemerintah melakukan review dari proyek ini supaya ke depannya bisa terlaksana dengan sesuai dengan harapan pemerintah dan harapan operator jalan tol di Indonesia," katanya.
"Pemerintah bisa saja men-default (proyek ini dengan Roatex Hungaria). Tetapi pemerintah pasti akan memilih jalan yang paling bijak. Tapi sebaiknya tanya ke BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol)" imbuhnya.
(zlf/zlf)
