.webp)
Oleh karena itu, ia mengimbau agar BUMN langsung memisahkan dana ABPN untuk proyek begitu mendapatkan suntikan dari pemerintah. Jangan sampai, ujung-ujungnya kondisi restrukturisasi ini justru jadi berimbas ke keberlangsungan proyek prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi jangan seperti itu (dicampur), nanti proyeknya nggak jadi. Padahal itu prioritas nasional dan perintah presiden. Banyak itu. Kan PSN perintah presiden. Jadi harus dipisahkan antara restrukturisasi dengan program prioritas nasional," ujar Endra.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apabila sinergi antara pemerintah dan BUMN dapat terjalin dengan baik, harapannya PSN akan tetap sesuai rencana. Dalam hal ini termasuk proyek IKN yang saat ini tengah dikebut penyelesaiannya.
"Jadi kalau IKN, makanya kita katakan dari awal mudah-mudahan tidak terganggu ya kalau Himbaranya (bank BUMN) satu irama dengan kita. Itu kan kalau tugasnya Menteri BUMN, mengkonsolidasikan diri. Artinya restrukturisasi jalan terus, tapi program PSN nggak terganggu," jelasnya.
Sebagai tambahan informasi, sejumlah BUMN Karya tercatat memiliki utang ke bank Rp 46,21 triliun. Hal itu sempat diungkapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.
"Menurut catatan yang kami miliki, secara total kredit seluruh bank kepada BUMN Karya adalah sebesar Rp 46,21 triliun. Pembagiannya masing-masing saya pikir kalau teknis tak perlu dibacakan satu persatu," ungkap Mahendra di Gedung Radius Prawiro, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023) lalu.
Menurutnya, urusan penyaluran kredit diserahkan kepada masing-masing bank. OJK, kata Mahendra, tak bisa banyak mengintervensi kebijakan kredit bank kepada BUMN karya.
(ara/ara)
