PT Hutama Karya (Persero) menjadi perusahaan yang ikut berkontribusi dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengatakan ada dua proyek yang sedang digarap yakni pembangunan Jalan Tol IKN dan gedung Kementerian Koordinator 2.
Untuk pembangunan Jalan Tol IKN, Hutama Karya membangunnya bersama dengan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dan Brantas Abipraya. Bagian Jalan Tol yang tengah digarap yakni Seksi 3 Karang Joang sampai Karingau sepanjang 13 km.
"Kalau kita bicara progres kemarin per Juli ya itu kira kira kondisi fisik 10%. Karena ada persoalan pengadan tanah yang saat ini terus berprogres bekerja dibantu oleh teman-teman PUPR dan Kemenko Marves mempercepat proses hingga kami optimis tahun depan selesai," kata Budi saat ditemui di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (10/8/2023).
Budi mengakui ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan jalan tol tersebut. Tantangan itu di antaranya kontur tanah di kawasan tersebut.
"Terdiri dari 9 km kondisi di atas tanah timbunan, kemudian kaki seribu tanah lunak," jelas dia.
Tantangan berikutnya, pembangunan jalan tol dengan implementasi jembatan sepanjang 1 km, di mana jembatan itu akan melalui Sungai Wain.
"Tantangannya memang melewati sungai, artinya itu jembatan pendek-pendek secara diharuskan menjadi satu kesatuan. Karena jangan sampai nanti mengganggu kegiatan perlindungan pasang surut ada satwa yang dilindungi. Atas masukan berbagai pihak dilakukan penggabungan menjadi jembatan satu-kesatuan," terang dia.
Pembangunan Gedung Kemenko 2
Hutama Karya juga mengambil bagian untuk pembangunan gedung kantor Kementerian Koordinator (Kemenko). Budi mengatakan Hutama Karya mendapatkan bagian membangun Kemenko 2, di antara empat gedung Kemenko yang akan dibangun.
"Jadi Hutama Karya sampai tahun ini masih ada satu proyek gedung, satu paket isinya 4 gedung. Jadi di sana ada empat bangun 1,2,3,4. dan Hutama Karya ditugaskan Kemenko 2. Di situ memang ada emapat bangunan tingginya 12 lantai, rencananya akan diselesaikan sebelum Oktober 2024," ujarnya.
Saat ini tahap pembangunannya baru dimulai Juni lalu. Meski demikian, Budi optimis pembangunan akan selesai bersamaan dengan proyek lainnya yang sudah mulai pembangunan lebih awal.
"Meskipun kami mulainya baru bulan Juni, saat ini baru persiapan, kemudian juga perancangan perancangan. Tetapi endingnya diharapkan selesainya sama dengan yang sudah mulai lebih dulu, maka kita lakukan percepatan-percepatan," pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan tengah mengebut proses pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam). Tol ini merupakan salah satu akses menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN 2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Armen Adekristi, mengatakan sejauh ini proses pengerjaan Tol Balsam sendiri sudah berjalan di tiga seksi. Ketiga seksi yang dimaksud adalah Seksi 3A Karang Joang-KKT Kariangau, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang.
Armen menjelaskan untuk progres pengerjaan seksi 3A Karang Joang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km sudah mencapai 12,33%. Sedangkan untuk Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km sudah mencapai 30,11% dan untuk seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km sebesar 37,39%. Totalnya sekitar 27 km.
Menurutnya dengan adanya akses jalan tol ini, diperkirakan masyarakat dapat mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti IKN, yang sebelumnya dari sekitar dua jam menjadi hanya sekitar 30 menit. Tol ini sendiri rencananya akan rampung pada pertengahan 2024 nanti.
Sementara pembangunan kantor Kementerian Koordinator, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan semua kantor Kementerian Koordinator 1, 2, 3, dan 4 selesai pada Juli 2024. Jumlah tower yang dibangun untuk empat kantor kementerian koordinator berjumlah 16 tower, dengan masing-masing kantor 4 tower.
"Jadi akan sesuai dengan kementerian yang dibawahi, Kemenko Marves, Kementerian Ekonomi, Polhukam, Kementerian PMK. Empat ini yang satu kemenko mungkin Ekonomi, 2 mungkin Marves, 1 mungkin Polhukam, 3 mungkin PMK. Tapi peruntukannya masih belum pasti," jelasnya saat meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (28/7/2023) lalu.
(ada/rrd)