.webp)
Upaya relokasi masyarakat di Pulau Rempang, Batam yang terdampak Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City menimbulkan kericuhan. Masyarakat yang memprotes dan menolak relokasi bentrok dengan pihak keamanan saat berunjuk rasa.
Keadaan yang memanas di Batam ini pun disorot anggota DPR dalam Rapat Paripurna hari ini. Fraksi PKS dan Nasdem bersuara soal konflik yang terjadi di Batam.
Dengan adanya kericuhan yang terjadi antara masyarakat lokal dan aparat keamanan, Anggota DPR Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat meminta pemerintah menghentikan sementara proyek Rempang Eco-City yang juga bercap PSN tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia meminta agar pemerintah dan pihak yang terkait proyek tersebut memastikan semua hak-hak masyarakat lokal terpenuhi sebelum melakukan relokasi ataupun pengembangan proyek.
"Fraksi PKS meminta pemerintah menghentikan sementara PSN Rempang Eco-City sebelum hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi dengan memastikan akar budaya dan wilayah adat mereka tidak hilang," beber Syahrul dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023).
Dari penelusuran detikcom, Rempang Eco-City dirancang sebagai kawasan industri, perdagangan hingga wisata terintegrasi. Proyek ini masuk dalam daftar Program Strategis Nasional 2023 yang tercantum di dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Syahrul menyatakan investasi seyogyanya bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia mengungkit pasal 33 ayat 1 UUD 1945, menurutnya dalam pasal tersebut jelas menyebutkan bahwa investasi untuk perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan melindungi tumpah darah Indonesia.
Dia melanjutkan, di tahun 2019, Presiden Joko Widodo juga pernah berpesan dalam rapat kabinet agar semua proyek pemerintah harus memperhatikan hak-hak masyarakat lokal, apalagi masyarakat adat.
"Pada 2019, saat rapat kabinet, bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia berpesan kepada seluruh kabinetnya bahwa jika ada izin konsesi dan di dalamnya ada masyarakat, maka pastikan masyarakat terlindungi dan diberikan kepastian hukum. Jika perusahaan pemilik konsesi tidak memperhatikannya, maka cabut izinnya siapapun pemiliknya," ungkap Syahrul.
Muhammad Farhan dari Fraksi Partai Nasdem juga ikut bersuara soal memanasnya keadaan di Batam. Dia menyatakan fraksinya meminta pemerintah pusat agar mengambil langkah yang tidak merugikan semua pihak. Baik dari sisi pengembangan PSN maupun hak masyarakat adat
"Sebagai bagian masyarakat adat, hak-hak masyarakat Pulau Rempang juga perlu dipertimbangkan dalam kaitannya pengakukan hak masyarakat adat dalam konsitusi dengan membuka ruang dialog dan partisispasi perumusan kebijakan straegis nasional," beber Farhan.
Presiden Jokowi sebenarnya juga sudah buka suara terkait permasalahan ini. Baca di halaman berikutnya.
Simak juga Video: Polri Sebut Info Siswa Pingsan-Bayi Tewas Buntut Bentrok di Rempang Tak Benar
